"Yogya ini sekarang pintunya menghadap ke Selatan, dalam arti memprioritaskan Samudera Indonesia, Samudera Hindia. Ini bisa menjadi kekuatan baru bagi masyarakat Yogya karena Yogya itu relatif kecil dan tanahnya juga terbatas jadi tidak mungkin lagi kita bicara sektor tanaman," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Hari ini, Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY 2017-2022 di Istana Negara.
"Jadi kami mencoba pantai Selatan sebagai kekuatan baru, sesuai dengan strategi maritim kita menggarap pengembangan bahari. Kami sebagai gubernur biarpun berdasarkan penetapan tapi tetap menyampaikan visi dan misi di DPRD dan nanti paling lambat 2 minggu setelah pelantikan ini akan bicara di hadapan publik dalam persidangan di DPRD," tambah Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, pengembangan kekuatan bahari tidak akan hanya sekedar memfasilitasi pendaratan kapal atau pengadaan kapal tapi bagaimana agar masyarakat Yogyakarta dapat berbudaya maritim.
"Karena negara kita disatukan lautan, jadi budaya maritim itu yang sudah ada itu menjadi dasar filosofi atau budaya masyarakat di Jawa itu perlu dibangkitkan kembali, bisa menjadi kekuatan baru sebagai masyarakat yang egaliter," ungkap Sri Sultan.
Masyarakat yang egaliter itu menurut Sri Sultan adalah masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku dan agama.
"Masyarakat Jawa itu adalah masyarakat egaliter karena tidak pernah mempertanyakan asal-usul dan agamanya jadi dalam menopang strategi kemaritiman pemerintah pusat. Kekuatan lokal sudah ada tinggal bagaimana dibentuk kembali menjadi nafas baru yang egaliter yaitu menghargai etnis apapun, agama apapun, karena kita sepakatnya dari awal yang berbeda-beda tapi menyatakan diri satu. Itu sebenarnya kondisi budaya setempat," jelas Sri Sultan.
Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Presiden 107/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.
Kedua kepala daerah juga mengucapkan sumpah jabatan yang lebih dulu dibacakan oleh Presiden Joko Widodo.
"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," kata Presiden Joko Widodo.
Tampak hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua DPD Oesman Sapta Oedang, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Menteri Koordiantor Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, istri Sultan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Paku Alam Gusti Kangjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam serta para anggota DPRD DIY.
Pewarta: Desca Lidya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
