Tiga kutipan itu masuk dalam radar tujuh kutipan yang menarik sebagaimana diwartakan Antaranews pada Selasa (10/10/2017):
Bagaimana komentar Sultan Hamengkubuwono X mengenai pensiun?
"Saya belum mau pensiun, (putusan itu) tidak bicara begitu tapi soal gubernur sebagai pejabat publik sebagai bagian dari NKRI mestinya tidak mengenal jenis kelamin, tidak membedakan, tapi dalam pasal 14 huruf m (UU Keistimewaan DIY) malah masuknya sepotong-sepotong, jadi tidak proporsional, dari pada orang mempersoalkan hal itu maka keputusannya kan dihapus, begitu," kata Sultan Hamengkubuwono X di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.
Komentar kedua seputar kendala berinvestasi di Indonesia di mata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.
"Keluhan nomor satu semua investor adalah regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi lebih dahulu. Mungkin kompetensi kita dalam membuat kebijakan perlu diperbaiki," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.
"Di banyak pemerintah daerah, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu bisa bertahun-tahun. Keluhan terakhir yakni soal infrastruktur yang dikeluhkan terlalu banyak digarap BUMN. Yang ini baru belakangan muncul," tuturnya.
Lantas apa komentar Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengenai maraknya Operasi Tangkap Tangan yang belakangan ini marak?
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk membuat komitmen terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi OTT maka BPK minta kepada Presiden untuk diadakan pertemuan antara seluruh pemangku kepentingan," kata Pramono di lingkungan istana Kepresidenan Jakarta.
Selain warta mengenai OTT dan berinvestasi, ada berita mengenai lingkungan hidup seputar mengenai penggunaan penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan.
"Larangan penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan harus lebih dipertegas secara terpusat," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Halik Sandera di Yogyakarta, Selasa. "Seluruh jenis-jenis styrofoam berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Tidak ada yang aman," kata dia.
Bagaimana dinamika Pilkada serentak pada 2018 di Jawa Barat menurut amatan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto?
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan sebanyak 21.337 personel polisi akan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian Pilkada Serentak pada 2018 di wilayah Jawa Barat.
"Pada hari tenang biasanya ada potensi money politics. Saat pemungutan suara juga potensi (rawan), kemudian penetapan pemenang di tingkat provinsi juga kita harus kawal dan pada saat mengantar kotak suara itu juga rawan," katanya.
Apa komentar Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengenai tabiat pelaku korupsi?
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan sebanyak 46 saksi terkait kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta perlindungan kepada lembaganya.
"Sampai sekarang ada kurang lebih empat puluh enam, ini khusus untuk kasus yang ditangani oleh KPK. Tetapi untuk kasus keseluruhan beberapa tahun terakhir ini sudah sekitar 200-an lebih, jadi sudah cukup banyak saksi yang kami lindungi," kata Haris di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
"Biasanya salah satu senjata yang digunakan oleh pihak pelaku korupsi adalah tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditujukan kepada pelapor atau saksi. Ini salah satu juga yang perlu kami pastikan bahwa mereka aman mereka tidak mengalami tuntutan," tuturnya.
Ingin tahu komentar mengenai hubungan antara kekuasaan dengan uang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo?
"Di Indonesia ini di mana ada kekuasaan dan uang, di sana ada potensi korupsi," kata kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
"Selama ini kita pendekatannya reaktif kan. Ada laporan kita kirim orang untuk periksa. Jadi kalau tidak ada laporan belum tentu tidak ada korupsi. Nah tahun ini saya minta kerjasama Satgas Dana Desa dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk melakukan audit acak secara masif," katanya.
"Kepala desa nggak perlu takut kalau tidak korupsi. Kalau kesalahan cuma kesalahan administrasi kemudian dikriminalisasi, laporkan saja ke Satgas Dana Desa," katanya.
Pewarta: A.A. Ariwibowo
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
