"Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa Inggris menganggap referendum tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak tidak sesuai dengan peraturan undang-undang," kata juru bicara May setelah perbincangan Perdana Menteri Inggris dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy melalui telepon pada Selasa.
"Dia menambahkan bahwa Inggris tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya," tambah juru bicara Downing Street sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Pesan Inggris disampaikan lebih dari dua pekan setelah Catalunya menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober, yang dianggap ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.
Tindakan keras kepolisian mewarnai referendum dengan tingkat partisipasi 43 persen, yang 90 persennya mendukung kemerdekaan tersebut. Sejak itu terjadi kebuntuan antara pemimpin separatis dan pemerintah Spanyol.
London sebelumnya hanya sedikit berkomentar mengenai isu Catalunya, dengan Kementerian Luar Negeri pada 1 Oktober menyatakan referendum tersebut "merupakan masalah pemerintah dan warga Spanyol" serta meyerukan penghormatan pada peraturan hukum dan konstitusi.
Di Skotlandia, tempat para pemilih menolak kemerdekaan dalam referendum 2014, Menteri Pertama Nicola Sturgeon mengatakan dia sangat prihatin dengan tindakan kekerasan selama pemungutan suara di Catalunya.
Sturgeon, pemimpin pro-kemerdekaan dari Scottish National Party, menyerukan dialog antara kedua pihak untuk menemukan jalan maju "yang menghotmati peraturan perundangan".
"Namun jalan maju yang juga menghargai demokrasi dan hak rakyat Catalunya untuk menentukan masa depan mereka sendiri," katanya pekan lalu. (hs)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
