"Berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, pada 2016, nilai total indeks Demokrasi Indonesia tertinggi di negara-negara rumpun ASEAN. Indonesia (6,97 persen), Filipina (6,94 persen), Malaysia (6,54 persen), Singapura (6,38 persen), Thailand (4,97 persen)," ujar Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Theofransus Litaay dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Dewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan kelompok kerja Universal Periodic Review pada 2017 terhadap kinerja pemerintah Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam laporan tersebut mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pada April 2017, hampir 42 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya di 101 pemilihan langsung di tingkat lokal.
Keseluruhan pemilihan tersebut diselenggarakan dengan cara yang bebas, inklusif, dan damai. Proses demokratis tersebut memperkuat posisi HAM dalam DNS Indonesia.
Namun, lanjut Theofransus, ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Salah satunya penyelesaian HAM masa lalu.
"Penyelesaian HAM masa lalu, menjadi bagian dari program pemerintah dengan instansi yang berwenang termasuk Kejaksaan Agung," kata dia.
Sementara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya telah dijalankan pemerintah melalui berbagai program jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, penyediaan rumah layak dan sebagainya.
Pada sisi lain, sistem hukum terus diperbaiki melalui kehadiran Satgas Saber Pungli, pembentukan Satgas penyelundupan, revitalisasi lembaga pemasyarakatan.
"Pembangunan ekonomi secara massif untuk pemerataan pembangunan membutuhkan sistem hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi syarat utamanya," pungkas dia.
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
