"Banyak inovasi yang dihasilkan IPB serta perguruan tinggi lainnya, ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan," kata Herry usai pembukaan Rembug Daerag bidang Pangan di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Ia menyebutkan peran IPB berupaya merumuskan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, dan yang terpenting dalam pengembangilan keputusan juga harus berbasis data serta fakta.
Untuk sektor pertanian lanjutnya, selama tiga tahun ini belum berjalan sesuai trak, terutama dalam hal kebijakan pemberian subsidi. Terkait hal tersebut, juga sudah pernah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo saat menyampaikan orasi dalam sidang terbuka "Dies Natalis" ke-54 IPB 6 September 2017 lalu.
"Perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan mendasar mengenai kebijakan subsidi agar diberikan kepada petani secara langsung, dengan mencari skema subsidi yang lebih efektif," katanya.
Menurutnya kalau bisa skemas pemberian subsidi basisnya performance, akan jadi lebih baik, dari pada memberikan subsidi diinput (subsidi pupuk) yang belum tentu sampai ke petani.
"Biarkan petani mengembangkan pemikiran-pemikirannya, ilmu pengetahuan tersedia, para pakar siap membantu, dan pilihan-pilihan untuk melakukan usaha yang penting untuk digarap," kata Herry.
Herry menyebutkan IPB juga telah mengusulkan adanya model agribisnis yang optimum dan modern agar mencapai ekonomi yang meningkatkan keahlian serta menguntungkan, sehingga dapat membentuk tim petani dalam satu areal pertanian yang komprehensif dari hulu dan hilir.
"Model agribisnis yang optimum dan modern sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang disampaikan saat orasi dalam Dies Natalis" ke-54 IPB tentang konsolidasi petani," kata Herry.
Herry menambahkan melalui Rembug Daerah Bidang Pangan yang diselenggarakan di IPB diharapkan pemerinth bisa mengambil kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan keputusan yang basisnya adalah data dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidator Danusubroto menyebutkan walau hasil survei menunjukkan kinerja pemerintah selama tiga tahun ke arah baik, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki salah satunya di sektor pertanian.
Ia menyebutkan pangan merupakan tulang punggung dari ketahanan bangsa. Membangun ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk mencampai ketahanan pangan memerlukan data-data yang akurat, tidak asal bunyi (asbun).
"Tanggung jawab IPB sebagai salah satu tulang punggung pengetahuan membangun ketahanan pangan, kebijakan harus berbasis ilmu pengetahuan," kata Sidarto.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
