"Kita memang memerlukan semacam lembaga yang secara komprehensif dan integratif mengawal proses lalu lintas di dunia maya. Itu yang menjadi semangat lahirnya BSSN," kata Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira, dalam rilis, Sabtu.
Politisi PDIP itu mengutarakan harapannya agar BSSN segera membentuk struktur kerja sehingga dapat segera bekerja mengawal proses lalu lintas informasi di dunia maya, serta diisi SDM yang memahami pesatnya perkembangan TI.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo Notodiprojo melihat, kehadiran BSSN diperlukan untuk menjawab kondisi perkembangan teknologi yang semakin maju dan kekinian, terutama bila dikaitkan dengan dunia siber.
Politisi Partai Demokrat itu optimistis dengan sumber daya untuk mendukung BSSN yang terdiri dari 95 persen lebih unsur Lembaga Sandi Negara dan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN mampu menjalankan tugas dan kinerjanya dengan baik.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa risiko serangan siber pada sistem keuangan semakin besar akibat pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di industri jasa keuangan.
"Upaya pencegahan serangan siber tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara tetapi harus merupakan inisiatif global karena para hackers beroperasi tanpa mengenal batas negara," kata Wimboh dalam seminar International Good Practices on Cybersecurity Preparednesss dalam rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia - IMF di Washington, D.C, sebagaimana rilis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (18/10).
Menurut Wimboh, meningkatnya penggunaan internet oleh pemerintah, pelayanan publik dan bisnis swasta termasuk di industri jasa keuangan memiliki implikasi besar jika tidak ditangani dengan baik.
Sebagaimana diwartakan, Indonesia dinilai masih kekurangan banyak talenta di bidang informasi dan teknologi (Information and Technology/IT), padahal perkembangan ekonomi digital sedang berkembang pesat di Tanah Air, dan telah mengubah pola struktur konsumsi masyarakat.
Chief Executive Officer Go-Jek Nadiem Makarim dalam diskusi di Balai Sidang Jakarta, Rabu (20/9), mengatakan minimnya talenta bidang teknologi infromatika (TI) harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan materi pendidikan bidang IT sejak dini.
Menurut Nadiem, "coding" atau pemograman komputer seharusnya merupakan materi yang diajarkan sejak dini. Pasalnya, kemampuan dalam bahasa pemrograman akan selalu dibutuhkan oleh industri terutama di era ini, saat transformasi ekonomi konvensional menjadi digital.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memuji seluruh pelaku ekonomi digital di Tanah Air yang dengan cepat memanfaatkan teknologi informasi sehingga bisa mengikuti ritme pergeseran perniagaan dari sistem konvensional menjadi digital.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
