"Kami akan mengoptimalkan dalam waktu sisa sepekan ini hingga 31 Oktober 2017 untuk mencapai 100 persen," kata Kepala BPJT Herry Tz dalam jumpa pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin.
Seperti diketahui, pemerintah, BPJT dan Bank Indonesia akan menerapkan 100 persen elektronifikasi pembayaran jalan tol (e-toll) pada 31 Oktober 2017 di seluruh ruas jalan tol Indonesia.
Seluruh tahapan demi penerapan penuh akhir Oktober 2017 itu, kata Herry, sudah dilakukan sejak Mei 2017.
Tahapan-tahapan itu antara lain penerapan transaksi non-tunai di jalan tol dengan dukungan integrasi beragam aplikasi uang elektronik (UE) dalam satu mesin pembaca (SAM Multiapplet), masuknya lebih banyak penerbit uang elektronik yang melayani jalan tol (multy issuer), dan kampanye yang masif pada 35 ruas tol.
Beberapa ruas tol bahkan sudah menerapkan 100 pembayaran secara elektronik seperti ruas tol Bogor Ringroad, Jakarta Outer RingRoad W1, Surabaya-Gresik, dan Bali Mandara.
Secara nasional, saat ini 70 persen dari total gardu tol sudah tidak menerima pembayaran tunai. Sedangkan 30 persen gardu menerapkan mesin hibrid yakni multifungsi untuk pembayaran tunai dan non tunai.
Saat ini, ada lima bank penerbit uang elektronik yang dapat digunakan di tol yakni PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT. Bank Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan satu bank swasta PT. Bank Central Asia Tbk.
"Pada Desember 2017, tiga bank lainnya akan turut bergabung dalam elektronifikasi pembayaran tol, yakni PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Nobu, dan PT. Bank DKI," kata Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Pungky Purnomo Wibowo dalam kesempatan yang sama.
Pungky juga memastikan bahwa akan ada kemudahan untuk mendapatkan uang elektronik, baik di gerai ritel modern maupun tradisional.
Namun, Pungky mengatakan, untuk menghindari kemacetan di gerbang tol, pengisian saldo (top up) uang elektronik sebaiknya dilakukan di tempat peristirahatan, gerai mini swalayan dan ATM atau menggunakan eBanking.
Tidak Ada PHK
Di sisi lain, BPJT memastikan program ini tidak akan berdampak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Di gardu masih tetap ada sebagaian tugasnya bukan untuk bayar dan kembalikan uang, tapi melayani dan juga meningkatkan pelayanan. Pokoknya di program ini tidak boleh ada PHK," ucap Herry.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menjelaskan sat ini jumlah pegawai di Grup Jasa Marga mencapai 9.900 orang.
Sebetulnya dengan non-tunai ini jauh lebih manusiawi bahwa rekan-rekan pengumpul tol di dalam box kecil selama ini menghirup knalpot, emisi, debu, dan uang itu berunsur kimia sehingga setiap hari kita bekali susu terus menerus," ujarnya.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2017
