Pemerintah Spanyol meminta kekuasaan konstitusional khusus untuk memecat pemerintah daerah dan memaksa mengadakan pemilihan umum dalam melawan upaya kemerdekaan, yang mengguncang perekonomian Spanyol. Pemungutan suara di Senat untuk menerapkan peraturan langsung itu akan dilakukan pada Jumat.
Namun, pemimpin gerakan pemisahan tersebut mengatakan bahwa referendum, yang ditentang, pada 1 Oktober itu memberi mereka mandat untuk menyatakan kemerdekaan dari seluruh Spanyol.
"Bukannya kami akan menolak. Ini bukan keputusan pribadi. Ini adalah keputusan tujuh juta orang," kata kepala urusan luar negeri Katalunya Raul Romeva kepada radio BBC.
Romeva ditanya apakah dia mempercayai semua institusi, termasuk polisi, akan mengikuti perintah dari lembaga Katalan dan bukan dari pemerintah Spanyol.
"Dari sudut itu, saya tidak ragu bahwa semua pegawai negeri sipil di Katalunya akan terus mengikuti perintah dari lembaga terpilih dan sah, yang kita miliki saat ini," katanya.
Pemerintah Katalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih dan 1 dari 3 orang Katalan berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang pemisahan Katalunya tinggal di dalam rumah.
Kemelut Katalan menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua.
Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.
Dua daerah kaya di Italia utara melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri, demikian Reuters.
(KR-DVI/B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
