Luhut ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin, mengatakan tidak ada revisi atas target tersebut. Namun ia berharap perjanjian pembelian listrik (PPA) bisa dilakukan sebelum target waktu yang ditentukan yakni pada 2019.
Dengan demikian, meski target program itu membangun 35.000 MW tidak tercapai, paling tidak sudah ada kepastian akan adanya kapasitas listrik tambahan untuk menopang roda perekonomian Indonesia.
Ia menghitung dengan target 35.000 MW, meski nantinya tidak tercapai sepenuhnya pada 2019 tetapi Indonesia akan mendapat pasokan 22 ribu MW hingga 23 ribu MW.
"Enggak ada (revisi). Jalan saja. Tapi nanti kan semua PPA (perjanjian pembelian listrik) keluar. Jadi semua selesai 23.000 MW kira-kira. Kalau sudah PPA kan sudah under construction (pembangunan). Jadi bisa selesai mungkin 2020," katanya.
Menurut Luhut, hal itu justru bagus karena target 35.000 MW dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen. Pemerintah juga mengklaim program tersebut harus disiapkan sejak dini untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang tinggi di masa depan.
Terlebih, pertumbuhan energi bisa 1,5 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara.
(T.A062/S025)
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
