Mantan pejabat desak Kongres perbarui UU awasi Internet

Washington (ANTARA News) - Mantan pejabat intelijen Amerika Serikat (AS), yang bekerja untuk dua presiden baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mendesak Kongres memperbarui program pengawasan Internet lantaran dinilai menghentikan upaya militansi guna membantu pembuat kebijakan mengatasi krisis internasional.

Program yang diotorisasi berdasarkan Pasal 702 dari Akta Pengawasan Intelijen Asing (FISA) itu, menurut sang intel, memungkinkan badan mata-mata AS untuk menguping dan menyimpan sejumlah besar komunikasi digital dari para tersangka asing yang tinggal di luar negeri.

Hal itu, menurut dia, akan berakhir pada 31 Desember 2017, jika Kongres tidak segera bertindak.

"Kami secara pribadi telah melaporkan kepada Presiden kami, baik dari Republikan dan Demokrat, serta kepada Kongres mengenai rincian rencana gangguan berdasarkan informasi dari Pasal 702," kata mantan kepala intelijen tersebut kepada seorang pemimpin kongres yang disaksikan kantor berita Reuters.

Melalui surat, ia pun menyatakan, "Kami sangat mendesak Kongres untuk menginstruksikan kembali program tersebut dan terus membiarkan komunitas intelijen melindungi negara kita."

Surat tersebut, dikemukakannya, ditandatangani oleh mantan Direktur Pusat Intelijen (CIA) dan Agen Keamanan Nasional (NSA), serta mantan Jaksa Agung AS.

Kelompok hak asasi manusia (HAM), termasuk Uni Kebebasan Sipil AS (ACLU), menentang undang-undang tersebut dalam bentuknya saat ini karena kadang-kadang secara kebetulan mengumpulkan komunikasi orang AS.

Mereka menilai, komunikasi tersebut kemudian dapat dikenai penelusuran tanpa surat perintah oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk investigasi keamanan kriminal dan nasional, sehingga berpotensi ataupun telah melanggar hak-hak pribadi seseorang.

Komite Intelijen Senat diharapkan untuk secara pribadi memberikan suara pada Selasa (24/10) terkait sebuah undang-undang untuk mengonfirmasi ulang Pasal 702 bahwa pengacara hak pribadi menilai sebagian besar akan kekurangan prioritas reformasi mereka.

Senator Ron Wyden, seorang anggota Panel Demokrat, mengirim satu surat pada Senin (23/10) yang meminta pimpinan komite untuk mengizinkan pemungutan suara dilakukan secara terbuka.

Ia beralasan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan memiliki dampak besar terhadap keamanan, kebebasan, dan hak-hak konstitusional rakyat AS, serta harus diperdebatkan di ruang terbuka.

Satu kelompok bipartisan pembuat undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat negeri itu pada  awal bulan ini memperkenalkan undang-undang yang dimaksudkan untuk menginstal perlindungan privasi baru untuk pengawasan Pasal 702, termasuk pembatasan sebagian kemampuan FBI guna mengakses data warga AS, yang mengharuskan agen tersebut mendapatkan surat perintah saat mencari bukti adanya kejahatan.

Surat mantan kepala intelijen tersebut dikirim ke pemimpin Senat, anggota DPR dari Partai Republik maupun Demokrat, kepala komite Senat dan Lembaga Intelijen, serta komite kejaksaan.

Pelaksanaan program Pasal 702, dikemukakannya, telah mendapat ulasan positif dari Dewan Pengawas Hak Pribadi dan Kebebasan Sipil Independen.

Surat tersebut ditandatangani oleh mantan direktur intelijen nasional Dennis Blair, James Clapper dan Mike McConnell; mantan jaksa agung Michael Mukasey; mantan direktur CIA John Brennan; mantan kepala NSA Keith Alexander; dan Michael Hayden, yang memimpin CIA dan NSA, demikian laporan kantor berita Reuters.