"Sudah diputuskan oleh Kabinet kita akan segera memfinalkan pengadaan 11 unit Sukhoi SU-35. Ini upaya luar biasa Pak Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu), Rostec dan PT PPI, sekarang akhirnya setuju untuk melakukan investasi," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong di Jakarta, Senin.
Tom, sapaan akrab Thomas, menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Industri Pertahanan ada kewajiban offset minimal 85 persen untuk setiap pembelian alat pertahanan keamanan (alhankam). Itu berarti, uang yang dikeluarkan pemerintah harus bisa kembali melalui kegiatan perdagangan dan investasi.
"Dari 85 persen nilai pengadaan itu, sebanyak 50 persennya akan dipenuhi melalui imbal beli (barter) dan sisa 35 persennya dipenuhi melalui kontrak investasi," katanya.
"Nilai investasi mereka ya 35 persennya dari 1,145 miliar dolar AS untuk bangun pabrik suku cadang seperti komponen untuk industri MRO," kata Tom, yang menjelaskan bahwa nilai pengadaan 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 mencapai 1,145 miliar dolar AS.
Tom menambahkan finalisasi pengadaan pesawat tempur itu akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. "BKPM dan Kemendag akan ikut Kemenhan," tuturnya.
Kesepakatan imbal beli SU-35 antara Indonesia dan Rusia diteken pada 10 Agustus 2017.
Kementerian Perdagangan telah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukan imbal beli dengan Rostec, perusahaan negara Rusia yang mengembangkan, memroduksi dan mengekspor produk teknologi untuk keperluan sipil dan militer. Dalam hal ini Indonesia akan mengirim komoditas seperti karet dan sawit.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
