Tokyo (ANTARA News) - Media Jepang, Kamis, mengecam keputusan tiba-tiba Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mengundurkan diri sebagai tindakan "tidak bertanggung jawab" dan menyeru dilakukannya pemilihan umum. Abe mengejutkan negeri Sakura itu ketika pada Rabu mengumumkan pengunduran dirinya, hanya dua pekan setelah melakukan perubahan kabinetnya dan hanya dua hari setelah mengatakan kepada parlemen bahwa dia berniat untuk tetap mempertahankan jabatannya guna melanjutkan agenda reformasinya. "Ini adalah suatu tindakan melalaikan kewajiban. Tidak dapat terbantahkan selain mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang sepenuhnya tidak bertanggung jawab," kata Mainichi Shimbun dalam editorialnya seperti dikutip AFP. "Suatu yang memalukan bahwa perdana menteri seperti itulah yang memimpin negara ini." Pengumuman Abe itu kurang dari satu tahun setelah dia menjabat sebagai perdana menteri Jepang pertama yang dilahirkan setelah Perang Dunia II Pemerintahannya tersandung serangkaian masalah dan skandal serta kekalahan besar pada pemilihan umum majelis atas. Walaupun begitu, "Pengunduran diri PM Abe sangat mengejutkan. Tampak jelas, dia, dalam arti sebenarnya, meninggalkan kekuasaan. Itu belum pernah terjadi," tulis editorial Asahi Shimbun. "Dia baru saja melakukan perubahan kabinet, dia membuat pidato politik dan berbicara kepada rakyat mengenai upaya-upaya yang akan dilakukannya untuk tetap mempertahankan jabatannya," tulis harian liberal itu. "Sebagai pemimpin negara, ini sangat tidak bertanggung jawab." The Yomiuri Shimbun juga mengatakan dalam editorialnya: "Waktu pengunduran diri sangat tidak tepat dan adalah sangat sulit untuk tidak mengritik perdana menteri sebagai tidak bertanggung jawab." Abe juga berada di bawah tekanan pihak oposisi yang berkuasa baru-baru ini. Mereka telah menolak untuk mendukung rencana reformasi, termasuk perpanjangan dukungan militer Jepang kepada pasukan pimpinan AS di Afghanistan. "Siapapun yang menggantikan Abe sebagai perdana menteri, tugas utamanya adalah menjamin adanya persetujuan untuk melanjutkan misi Pasukan Bela Diri Maritim," tulis Yomiuri, peran dukungan militer Jepang untuk pasukan pimpinan AS itu. "Keputusan Abe untuk mundur tidak berarti janji Jepang kepada masyarakat internasional tidak lagi ada." Sejumlah harian menyeru pemerintahan baru untuk membubarkan parlemen. "Bubarkan majelis rendah dan dengarkan suara rakyat. Ini yang ingin kami sampaikan kepada perdana menteri baru," tulis Mainichi Shimbun. Harian ekonomi Nikkei sepakat dengan pendapat itu. "Untuk dapat segera melampaui semua kebingungan ini, kami kira adalah layak untuk membubarkan majelis bawah dan membangun sebuah pemerintahan yang stabil berdasarkan pada pemikiran rakyat melalui pemilihan umum," katanya. "Walaupun perekonomian Jepang bergerak pasti ke arah perbaikan, namun kebingungan politik jangka panjang dapat mempengaruhi sentimen di antara para pengusaha, investor dan konsumen." Harian itu menyeru pemerintahan baru untuk melanjutkan reformasi termasuk mengurangi peningkatan utang nasional dan membangun kembali dana pensiun. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007