Dr Jeane Neltje Saly Guru Besar Ilmu Hukum Unas Jakarta

Kamis, 15 November 2007 02:13 WIB | 891 Views

Jakarta (ANTARA News) - Dr Jeane Neltje Saly SH MHum dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Rabu.

Dr Jeane dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum dengan pidato pengukuhannya berjudul Hukum dan Kedudukannya dalam Panggung Global.

Menurut Jeane, format hukum masa depan harus dibangun dengan sisi hukum yang valid.

Visi hukum yang valid itu bisa lahir dengan mempertimbangkan tiga hal yakni kekinian masyarakat, berinteraksi dengan teknologi informasi serta dengan penciptaan kesejahteraan yang semakin ditingkatkan.

Visi tersbebut, kata dia, dapat dilakukan melalui politik hukum dalam panggung global yang menunjang pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, kesempatan daerah untuk menerima modal asing dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Ia juga mengatakan perluasan penggunaan software komputer legal khususnya yang dibangun oleh pemerintah melalui program "Indonesian Go Open Source" yang merupakan kreativitas tanpa batas bagi anak bangsa.

"Politik hukum yang menunjang visi ini perlu diwujudkan dengan dibarengi keberanian karena semua perangkat tradisional menjadi bagian dari sistem politik dan ekonomi," katanya.

Dr Jeane kini juga menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.(*)

Editor: Heru

COPYRIGHT © 2007

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Kajian MRT tahap II diserahkan ke swasta

Kajian MRT tahap II diserahkan ke swastaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkan kajian pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tahap dua ...

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baru

Hasil UN bisa jadi dasar penerimaan siswa baruHasil Ujian Nasional (UN) bisa jadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau dasar ...

Komisi IV bahas perkebunan

Komisi IV bahas perkebunanKomisi IV DPR RI akan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengelola industri perkebunan ...