Kamis, 30 Oktober 2014

Australia Diminta Jelaskan Posisinya Terhadap Protokol Kyoto

| 1.125 Views
id iklim
Nusa Dua (ANTARA News) - Pemerintah Australia harus segera menjelaskan posisinya terhadap Protokol Kyoto dan upaya dunia untuk mencegah perubahan iklim global sebelum kedatangan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd ke Bali, pekan depan. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Program Perubahan Iklim WWF Hans Verolme di sela sidang Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, Jumat, menanggapi pernyataan Kevin Rudd baru-baru ini. "Kami minta Australia segera menjelaskan posisinya atas hal itu," katanya mengenai pernyataan Rudd bahwa Australia akan melakukan analisis ekonomi mendalam sebelum menetapkan sebuah peraturan mengikat mengenai standar emisi nasional. Sementara itu Sekertaris Eksekutif UNFCCC, Yvo de Boer, saat diminta komentarnya mengenai peran yang dapat dimainkan Australia dalam Konferensi Bali, mengatakan bahwa keputusan Australia untuk meratifikasi Protokol Kyoto diharapkan dapat mendorong negara-negara maju untuk melakukan hal serupa. "Saya percaya PM Rudd akan sangat mendorong kesuksesan Konferensi Bali ini," katanya. Keputusan Rudd untuk meratifikasi Protokol Kyoto disebut-sebut sejumlah pihak membuka peluang untuk mendorong suksesnya perundingan menuju "Mandat Bali"yang akan menetapkan peta jalan dalam upaya mencegah perubahan iklim global. Target penurunan emisi sebesar 25-40 persen untuk negara-negara Annex B seperti Uni Eropa, Selandia Baru, China dan sejumlah negara berkembang lain memerlukan dukungan Australia guna menuju "Bali Road Map". Pekan depan Rudd akan menjadi PM Australia pertama yang akan menghadiri konferensi lingkungan internasional. Oleh karena itu kejelasan sikap Australia yang diproyeksikan dapat menjembatani kesenjangan antara negara maju dan berkembang di dunia dalam hal pengendalian emisi di masa depan dan memastikan penurunan emisi drastis sebagaimana yang diserukan oleh para ilmuwan, sangat diperlukan. Sidang UNFCCC di Nusa Dua, Bali, 3-14 Desember, diikuti oleh sedikitnya wakil 189 negara guna menentukan suatu proses menuju sistem pengaturan pasca Protokol Kyoto yang disebut "Bali Road Map". (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2007

Komentar Pembaca
Baca Juga