Rabu, 27 Agustus 2014

Ade Nasution Desak Pemerintah Ganti Dirut PT Pertamina

Senin, 10 Desember 2007 19:28 WIB | 1.157 Views
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR, Ade Daut Nasution, mendesak pemerintah segera mengganti Direktur Utama PT (Persero) Pertamina, Arie Sumarno, karena dinilai tidak becus dan tidak mampu membuat perusahaan minyak negara tersebut menjadi perusahaan kelas dunia.

"Memang PT Pertamina sekarang ini dipimpim oleh orang-orang yang tak becus. Ganti saja Dirutnya," kata Ade Daut Nasution dalam diskusi publik "Menguras Stamina Pertamina" di Gedung MPR/DPD Senayan di Jakarta, Senin.

Diskusi publik tersebut, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan daerah (DPD) bekerja sama dengan Serikat pekerja Pertamina dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 perusahaan minyak negara tersebut, Senin.

"Dirutnya harus diubah. Pertamina tak akan maju kalau Dirutnya maunya subsidi saja, untungnya triliunan rupiah, tapi dari duit subsidi. Kalau ngak ada DPR mungkin Pertamina sudah tutup," kata Ade Daut Nasution.

Menurut dia, kalau pengelolaan sumber kekayaan alam tidak bisa memberikan kemakmuran kepada bangsa dan negara, maka lebih baik tidak usah di eksplorasi. Menurut Ade, akan lebih baik kekayaan alam tersebut, tetap tersimpan dalam perut bumi untuk warisan anak cucu nantinya.

Ade menjelaskan bahwa DPR pernah meminta kepada Pertamina untuk menggambil alih Blok D Apha Natuna, namun ternyata perusahaan tersebut mengaku tidak mampu. Menurut Ade, apa lagi yang bisa diharapkan dari sebuah perusahaan perminyakan, jika tidak mampu melakukan eksplorasi.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini Pertamina tidak pernah memiliki neraca awal perusahaan, sehingga tidak pernah diketahui berapa sebenarnya kemampuan perusahaan tersebut.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik, selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa produksi minyak Indonesai sebesar 1,1 juta barrel per hari.

Padahal, tambah Sodik, dari produksi 1,1 juta barrel per hari tersebut, tidak seluruhnya menjadi milik Indonesia. Sekitar 450 ribu barrel per hari dimiliki oleh kontraktor asing sebagai bagian dari bagi hasil KPS.

"Jadi 1,1 juta barrel per hari ini milik kita siapa ?. Lha wong kenyataannya sekitar 450 ribu barrel menjadi bagian kontraktor asing," kata Sodik menambahkan.

Dalam penjelasan lainnya, Sodik mengaku heran dengan kebijakan pemerintah saat ini mengenai "cost recovery". Selama ini besarnya biaya "cost recovery" tidak pernah terungkap dan masyarakat tidak pernah tahu.

"Kita ini biaya `cost recovery`-nya bisa 100 persen atau malah ada yang bilang bisa 120 persen. Padahal di negara lain `cost recovery` ini di patok 30 persen. Kita ini terlalu baik, dikasih semua," kata Sodik menegaskan.

Dalam sesi tanya jawab, Angota DPD Marwan Batubara malah mendesak DPR agar bisa mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah, mengenai persolan PT Pertamina ini.

Hal senada diungkapkan mantan Jubir Presiden Gus Dur, Adhi Masardi yang meminta DPR membentuk Panja Pertamina untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2007

Komentar Pembaca
Baca Juga