Presiden: Modernisasi Persenjataan Sesuai Kemampuan Anggaran

Senin, 4 Februari 2008 20:03 WIB | 703 Views

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, modernisasi sistem persenjataan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, khususnya anggaran untuk sektor pertahanan.

"Pemerintah bersama DPR sedang menghitung dan menyelaraskan bagaimana langkah penyelamatan APBN dari beban berat perkembangan ekonomi dunia, terutama harga minyak dan subsidi besar untuk listrik, BBM dan bantuan kepada rakyat akibat kenaikan harga bahan pangan," kata Presiden Yudhoyono, usai memimpin Rapat Terbatas di Departemen Pertahanan, Jakarta, Senin.

Konsekuensi dari hal itu, menurut Kepala Negara, seluruh pihak harus melakukan penghematan, terutama negara.

"Oleh karena itu, sedang kita hitung penghematan seperti apa, belanja barang yang sungguh tidak produktif yang bisa ditunda sekian tahun belakangan mesti kita hentikan, kita tunda," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, saat ini pemerintah fokus pada penyelamatan APBN terutama guna mengatasi kesulitan rakyat akibat kenaikan harga pangan dan subsidi BBM.

"Kita melanjutkan tugas-tugas peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, usaha kecil menengah dan lain-lain," ujar Kepala Negara.

Hal itu, kata Presiden Yudhoyono, berkaitan dengan kebijakan nasional untuk menyelamatkan APBN, dan agar pembangunan dapat terus berjalan.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden Yudhoyono juga memberikan arahan untuk melanjutkan pemberdayaan produksi dalam negeri dalam pengadaan alutista TNI,sekaligus mengalihkan skema KE (kredit ekspor) kepada komponen pinjaman dalam negeri atau rupiah murni.

Ia mengatakan, dengan pengalihan KE menjadi rupiah murni maka akan tercapai efisiensi dan kecepatan dalam pembiayaan pengadaan alutista TNI.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, mengemukakan bahwa pihaknya memahami keadaan serta fokus pemerintah untuk sektor pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dalam alokasi anggaran. Oleh karena itu Dephan menerima berapapun alokasi anggaran dari pemerintah.

"Kami di jajaran Polkam termasuk Dephan menerima apa pun yang kita terima dari pemerintah dalam hal ini untuk melakukan penajaman prioritas tentang pengadaan alutsista termasuk pengadaan yang baru sejauh kemampuan anggaran," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2008

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Ramai-ramai mencoblos di TPS "Piala Dunia"

Ramai-ramai mencoblos di TPS Warga Kelurahan Sungai Biru Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antusias datang ke TPS 01 "Piala Dunia", di kota ...

Simak UI terima 6.334 mahasiswa baru

Simak UI terima 6.334 mahasiswa baruSebanyak 6.334 peserta dari Vokasi (D3) hingga Doktoral (S3) berhasil lulus Seleksi Masuk UI (SIMAK UI) 2014, dimana ...

Ketua DPR bersyukur pilpres aman dan damai

Ketua DPR bersyukur pilpres aman dan damaiKetua DPR R, Marzuki Alie mengaku bersyukur karena pemilihan presiden yang telah berlangsung berjalan aman dan ...