Jakarta (ANTARA News) - Kebutuhan anggaran Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum untuk perbaikan Jalan Pantura Jawa membengkak menjadi Rp140 miliar dari alokasi tanggap darurat semula Rp80 miliar. "Kekurangannya akan diambil antara lain dari Bakornas, APBN 2008, dan APBNP 2008," kata Direktur Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Hediyanto Husaini, di Jakarta, Selasa. Padahal seperti yang dikatakan Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu, alokasi tanggap darurat yang tersedia hanya sebesar Rp80 miliar. "Hediyanto Husaini mengatakan kekurangan dana tersebut akan ditalangi dulu, dibayar dimuka," ujarnya. Hingga saat ini, Hediyanto mengklaim Departemen Pekerjaan Umum sudah berhasil menyelesaikan 80 persen dari total target perbaikan darurat jalan dan jembatan. "Ini baru untuk penanganan darurat dulu, jadi sifatnya menambal lubang-lubang yang ada, belum permanen," paparnya. Sejumlah ruas yang saat ini sedang dalam proses perbaikan adalah Cirebon-Pamanukan, Pekalongan-Tegal, Lingkar Kudus, Kudus-Pati Juwana, dan Juwana-Batas Bulu. Total panjang ruas jalan yang diperbaiki mencapai 80 kilometer. Adapun perbaikan permanen, katanya, akan mulai dilaksanakan Maret tahun ini. "Tendernya sudah selesai bulan ini, tinggal tunggu penunjukkan dan tandatangan kontrak," katanya. Ruas Pati-Juwana misalnya, direncanakan sudah bisa dimulai pengerjaan perbaikan permanennya dalam minggu ini. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan ini dipastikan mencapai Rp900 miliar yang akan diambil dari APBN 2008. Menanggapi hal ini, Ketua Organda Murphy Hutagalung menilai kerusakan Pantura kali ini terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengakibatkan biaya transportasi melonjak sampai 30 persen akibat jalan rusak. Murphy mengaku telah menyurati PU beberapa kali soal kerusakan jalan Pantura. "Saya lihat perbaikan jalan hanya tambal sulam, terutama sebelum lebaran tahun lalu," sambungnya. Kerusakan jalan disebutnya telah mengakibatkan pendapatan pengusaha angkutan menurun dan meningkatnya klaim dan keluhan dari pengguna jasa angkutan. Di samping penanganan jalan rusak, Hediyanto memastikan program pelebaran jalan akan tetap diteruskan. Saat ini yang tengah dalam proses pelebaran jalan dari tiga lajur menjadi empat antara lain Tegal-Pemalang sepanjang 10 kilometer senilai Rp119 miliar, serta Pemalang-Pekalongan sepanjang 20 kilometer senilai Rp167 miliar. Sementara itu Direktur Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi (LKJK) Bambang Pranoto menuding pemerintah terkesan menyembunyikan sesuatu karena penambalan tersebut tidak menyertakan tim audit konstruksi. Seharusnya, kata Bambang, kerusakan jalan ini diteliti langsung melalui tim independen bukan dari Litbang Departemen PU tetapi unsur perguruan tinggi. "Saya melihat ada pengurangan kualitas sehingga jalan gampang sekali rusak," ujarnya. Semula, kata Bambang, Departemen PU akan mengajak unsur perguruan tinggi termasuk LKJK untuk meneliti penyebab kerusakan apakah benar disebabkan bencana banjir. "Kami ingin lihat apa benar bencana atau drainase jalannya yang asal-asalan," katanya. Kalau nanti sudah ditambal dan dilapis ulang sulit bagi tim investigasi untuk memeriksa. Menurut dugaan terjadi penyimpangan anggaran dalam kasus ini seharusnya KPK ikut terlibat untuk memeriksa, ujarnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008