Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi menginginkan sebuah sinergi dalam memanfaatkan jalur distribusi untuk meningkatkan pengusaan pasar mereka di dalam negeri.
Ekonomi & Bisnis
Investor Rusia Minati Pertambangan Indonesia
Investor asal Rusia berminat menanamkan modalnya di Indonesia di sektor pertambangan, kata Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Hamid Awalludin, di Jakarta, Jumat.
540 Pasar Tradisional Direvitalisasi Dalam Lima Tahun
Sebanyak 540 pasar tradisional yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia ditargetkan akan direvitalisasi dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah Siapkan Inpres untuk Awasi Program
Pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang monitoring, reporting, dan verivication (MRV) untuk mengawasi tindaklanjut program 100 hari.
Rupiah Masih Terpuruk
Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Jumat sore merosot hingga Rp9.385/Rp9.395 per dolar dibanding penutupan sehari sebelumnya Rp9.315/Rp9.325 atau turun 70 poin.
BI: Pembentukan OJK Masih Ada Dua Alternatif
Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, ada dua alternatif soal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
Sumalindo Akan "Right Issue" Rp123,6 Miliar
PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI) akan melakukan Penawaran Umum Terbatas III melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue senilai Rp123,6 miliar.
Minyak Terus Turun di Perdagangan Asia
Harga minyak terus mengalami penurunan di perdagangan Asia Jumat karena sentimen investor tetap ditekan oleh kenaikan klaim pengangguran di AS yang lebih besar dari yang diperkirakan, kata analis.
715 Perda Penghambat Investasi Dibatalkan
Sebanyak 715 peraturan daerah (perda) yang selama ini dianggap menghambat iklim investasi dihapuskan dalam seratus hari pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.
GINSI: Kenakan BM Terhadap Produk China
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengingatkan pemerintah untuk tetap mengenakan bea masuk (BM) terhadap berbagai produk China walaupun Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA) mulai diterapkan sejak 1 Januari 2010.












