Ratas Kabinet Kerja

October 30, 2014 10:58 GMT+700

Ratas Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memimpin rapat terbatas kabinet bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10). Ratas kabinet perdana tersebut membahas berbagai persoalan ekonomi Indonesia terkini seperti potensi pendapatan negara dari pajak yang selama ini belum maksimal. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Ratas Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas kabinet bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10). Ratas kabinet perdana tersebut membahas berbagai persoalan ekonomi Indonesia terkini seperti potensi pendapatan negara dari pajak yang selama ini belum maksimal. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Ratas Kabinet Kerja

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan) sebelum rapat terbatas kabinet bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10). Ratas kabinet perdana tersebut membahas berbagai persoalan ekonomi Indonesia terkini seperti potensi pendapatan negara dari pajak yang selama ini belum maksimal. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Ratas Kabinet Kerja

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Mochamad Basuki Hadimuljono sebelum rapat terbatas kabinet bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10). Ratas kabinet perdana tersebut membahas berbagai persoalan ekonomi Indonesia terkini seperti potensi pendapatan negara dari pajak yang selama ini belum maksimal. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Ratas Kabinet Kerja

Menko Perekonomian Sofyan Djalil (tengah) berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Mochamad Basuki Hadimuljono (kanan) sebelum rapat terbatas kabinet bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10). Ratas kabinet perdana tersebut membahas berbagai persoalan ekonomi Indonesia terkini seperti potensi pendapatan negara dari pajak yang selama ini belum maksimal. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)