Redemption under Indonesian tax amnesty program rises to Rp107 trillion
- 3rd January 2017
RUU Pengampunan Pajak
- November 28, 2015 17:21 GMT+700
RUU Pengampunan Pajak
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (tengah) bersama Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito (kanan) mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
RUU Pengampunan Pajak
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
RUU Pengampunan Pajak
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
RUU Pengampunan Pajak
Ketua Badan Legislasi Sareh Wiryono (kiri) dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo (kanan) berbincang disela rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Related News
Minister condemns prison attack in Sleman
- 23rd March 2013
Ministry highlights importance of cross-cultural religious literacy
- 13th November 2023
Minister pushes direct exports of Biak fisheries products to Japan
- 22nd August 2022
Laoly receives Leader of Development Change Award
- 20th December 2021
Indonesian law and human rights minister resigns
- 28th September 2019
Commissioner alleges minister lied of KPK involvement in deliberation
- 18th September 2019
Freeport must conform to export duty regulation
- 30th January 2014
Govt to conduct taxpayers census
- 19th August 2011
Government plans to launch second tax amnesty
- 2nd August 2019
Foto Terkait
Wamenkumham Eddy Hiariej jadi saksi dugaan terima gratifikasi
- 4th December 2023
Peresmian Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM
- 30th September 2020
Raker gabungan tentang RUU Perjanjian Bantuan Hukum
- 2nd July 2020
Raker Menkumham dengan DPR
- 24th February 2020
Rapat RUU Prolegnas 2019-2024
- 4th December 2019
MOU Menkumham dan Gubernur DIY
- 17th July 2019
KPK periksa Menkumham sebagai saksi kasus KTP Elektronik
- 25th June 2019
Pencanangan pembangunan Bandara Singkawang
- 18th February 2019
Rekam cetak E-KTP warga binaan pemasyarakatan
- 17th January 2019
Ma'ruf Amin Hadiri Rakornas PDIP
- 1st September 2018
Sertifikasi Jasa Konstruksi Napi Nusakambangan
- 27th July 2018
KPK periksa Menkumham
- 2nd July 2018