Menteri Bintang minta pemangku kepentingan bergandeng tangan
- 24 Oktober 2019
DPR Tunda Pengesahan UU Perlindungan Anak
- Rabu, 24 Agustus 2016 11:57 WIB
DPR Tunda Pengesahan UU Perlindungan Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise melambaikan tangan saat meninggalkan Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016). Setelah melalui sejumlah perdebatan antarfraksi, DPR menunda untuk mengesahkan Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. (ANTARA /Akbar Nugroho Gumay)
DPR Tunda Pengesahan UU Perlindungan Anak
Ketua DPR Ade Komarudin (kiri) bersama Wakil Ketua Taufik Kurniawan (tengah) dan Agus Hermanto berdiskusi dengan para perwakilan fraksi dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016). Setelah melalui sejumlah perdebatan antarfraksi, DPR menunda untuk mengesahkan Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Komentar
Berita Terkait
Menteri Bintang tetap minta bantuan Yohana Yembise
- 24 Oktober 2019
Yohana Yembise berharap KPPPA lebih maju
- 21 Oktober 2019
Sang Perempuan dari Timur pendobrak sejarah
- 19 Oktober 2019
Yohana Yembise sempat syok saat awal menjadi menteri
- 17 Oktober 2019
KPPPA luncurkan buku "Dunia Yohana"
- 17 Oktober 2019
Yohana: Kesetaraan gender sebagai kunci keluarga harmonis
- 15 Oktober 2019
Yohana berharap tidak ada lagi ajakan demonstrasi pelajar
- 26 September 2019
Menteri Yohana: Jangan saling menyalahkan soal audisi bulu tangkis
- 10 September 2019
Foto Terkait
Penyelesain kasus penganiayaan anak
- 15 April 2019
Presiden Membuka Kongres WKRI
- 30 Oktober 2018
Menteri PPPA Kunjungi Salatiga
- 3 Agustus 2018
Obor Asian Games di Papua Barat
- 27 Juli 2018
Peringatan Hari Anak Nasional
- 23 Juli 2018
Women Empowerment Exhibition 2018
- 19 Juli 2018
Kartini Run 2018
- 22 April 2018
Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak
- 12 April 2018
Kunker Menteri PPPA di Sulawesi Barat
- 12 April 2018
Silaturahmi yayasan kanker anak Indonesia
- 6 April 2018
Menteri PPPA Hadiri Seminar Nasional
- 26 Januari 2018
Pembentukan P2TP2A Di Pemerintahan Daerah
- 24 Januari 2018