Wali Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Tri Rismaharini (kanan) memaparkan tata kelola pemerintahan materi berbasis eletronik untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi saat rapat koordinasi dan superivisi pencegahan korupsi di GSG Pemprov Bengkulu, Rabu (21/9/2016). Membentuk pemerintahan berbasis eletronik dapat menciptakan sistem keuangan yang transparan mampu mencegah korupsi bahkan menghemat keuangan daerah hingga Rp30 miliar dari pengadaan barang dan jasa. (ANTARA FOTO/David Muharmansyah)
Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Wakil ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Saut Situmorang (kiri) didampingi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (ketiga kanan) bersiap menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Bengkulu, di GSG Pemprov Bengkulu, Rabu (21/9/2016). Penandatangan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi ini di tandatangai oleh pemimpin daerah yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bersih, transparan dan mencegah dari tindak pidana korupsi. (ANTARA FOTO/David Muharmansyah)