Saksi Ahli Uji Materi UU Pilkada

Selasa, 27 September 2016 10:08 WIB

Saksi Ahli Uji Materi UU Pilkada

Pakar hukum administrasi negara yang juga Mantan Hakim MK Harjono memaparkan kesaksiannya dalam sidang uji materi UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (26/9/2016). Saksi ahli berpendapat ketentuan cuti hanya ada pada pegawai negeri sipil (PNS), jika petahanan (calon kepala daerah tetapi masih menjabat) harus cuti, maka dia kehilangan haknya padahal dia tengah melakukan kewajiban. (ANTARA /Yudhi Mahatma)

Saksi Ahli Uji Materi UU Pilkada

Pakar hukum administrasi negara yang juga Mantan Hakim MK Harjono (kedua kanan), Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi (kedua kiri) dan Refly Harun (kiri) mengucapkan sumpah sebelum bersaksi dalam sidang uji materi UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (26/9/2016). Saksi ahli berpendapat ketentuan cuti hanya ada pada pegawai negeri sipil (PNS), jika petahana (calon kepala daerah tetapi masih menjabat) harus cuti, maka dia kehilangan haknya padahal dia tengah melakukan kewajiban. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Saksi Ahli Uji Materi UU Pilkada

Pakar hukum administrasi negara yang juga Mantan Hakim MK Harjono (tengah), Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi (kiri) dan Refly Harun (kanan) memaparkan kesaksiannya dalam sidang uji materi UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (26/9/2016). Saksi ahli berpendapat ketentuan cuti hanya ada pada pegawai negeri sipil (PNS), jika petahana (calon kepala daerah tetapi masih menjabat) harus cuti, maka dia kehilangan haknya padahal dia tengah melakukan kewajiban. (ANTARA /Yudhi Mahatma)

Saksi Ahli Uji Materi UU Pilkada

Pakar hukum administrasi negara yang juga Mantan Hakim MK Harjono (kanan), Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi (tengah) dan Refly Harun (kiri) menjadi saksi dalam sidang uji materi UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (26/9/2016). Saksi ahli berpendapat ketentuan cuti hanya ada pada pegawai negeri sipil (PNS), jika petahana (calon kepala daerah tetapi masih menjabat) harus cuti, maka dia kehilangan haknya padahal dia tengah melakukan kewajiban. (ANTARA/Yudhi Mahatma)