Penanganan Perkara Hasil Pilkada

Senin, 27 Februari 2017 13:04 WIB

Penanganan Perkara Hasil Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan) meninjau persiapan penanganan perselisihan hasil Pilkada di gedung MK, Jakarta, Senin (27/2/2017). Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan perolehan suara yang telah ditentukan dan akan menerima permohonan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. (ANTARA /M Agung Rajasa)

Penanganan Perkara Hasil Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan keterangan kepada awak media tentang penanganan perselisihan hasil Pilkada di gedung MK, Jakarta, Senin (27/2/2017). Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan perolehan suara yang telah ditentukan dan akan menerima permohonan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Penanganan Perkara Hasil Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah) didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman (kiri) dan Sekjen MK Guntur Hamzah (kanan) meninjau persiapan penanganan perselisihan hasil Pilkada di gedung MK, Jakarta, Senin (27/2/2017). Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan perolehan suara yang telah ditentukan dan akan menerima permohonan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Penanganan Perkara Hasil Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah) didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman (kanan) dan Sekjen MK Guntur Hamzah (kiri) menyampaikan keterangan kepada awak media tentang penanganan perselisihan hasil Pilkada di gedung MK, Jakarta, Senin (27/2/2017). Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan perolehan suara yang telah ditentukan dan akan menerima permohonan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. (ANTARA/M Agung Rajasa)