RDPU Pansus Hak Angket KPK

Kamis, 20 Juli 2017 10:19 WIB

RDPU Pansus Hak Angket KPK

Anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun (kanan) menyerahkan hasil audit BPK kepada Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kiri) didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (kedua kiri) seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Rapat tersebut membahas tentang SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri, perkara operasi tangkap tangan dari sisi hukum positif dan tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakpatuhan peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDPU Pansus Angket KPK

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar (kanan) berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kiri) seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Rapat tersebut membahas tentang SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri, perkara operasi tangkap tangan dari sisi hukum positif dan tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakpatuhan peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDPU Pansus Angket KPK

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin bersiap memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Rapat tersebut membahas tentang SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri, perkara operasi tangkap tangan dari sisi hukum positif dan tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakpatuhan peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDPU Pansus Hak Angket KPK

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kiri) didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (kanan) menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Rapat tersebut membahas tentang SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri, perkara operasi tangkap tangan dari sisi hukum positif dan tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakpatuhan peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)