Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista

Rabu, 26 Juli 2017 19:12 WIB

Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menkopolhukam Wiranto (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri) sebelum memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (keempat kiri), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (ketiga kanan), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono (kedua kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) mengikuti rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) berbincang dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelum mengikuti rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)