PTUN Tolak Mengadili Gugatan Walhi

Rabu, 16 Agustus 2017 18:42 WIB

PTUN Tolak Mengadili Gugatan Walhi

Hakim Ketua Diah Widiastuti (kedua kiri) membacakan putusan kasus gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap Izin Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 tentang penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/8/2017). Dalam putusannya Hakim menolak mengadili gugatan Walhi terhadap Izin Gubernur Jateng tersebut dengan pertimbangan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 adalah produk tata usaha negara dan merupakan pelaksanaan dari pertimbangan putusan MA tentang Peninjauan Kembali izin lingkungan pabrik PT Semen Indonesia yang diterbitkan sebelumnya. (ANTARA /R. Rekotomo)

PTUN Tolak Mengadili Gugatan Walhi

Hakim Ketua Diah Widiastuti (tengah) membacakan putusan kasus gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap Izin Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 tentang penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/8/2017). Dalam putusannya Hakim menolak mengadili gugatan Walhi terhadap Izin Gubernur Jateng tersebut dengan pertimbangan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 adalah produk tata usaha negara dan merupakan pelaksanaan dari pertimbangan putusan MA tentang Peninjauan Kembali izin lingkungan pabrik PT Semen Indonesia yang diterbitkan sebelumnya. (ANTARA/R. Rekotomo)

PTUN Tolak Mengadili Gugatan Walhi

Hakim Ketua Diah Widiastuti membacakan putusan kasus gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap Izin Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 tentang penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/8/2017). Dalam putusannya Hakim menolak mengadili gugatan Walhi terhadap Izin Gubernur Jateng tersebut dengan pertimbangan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 adalah produk tata usaha negara dan merupakan pelaksanaan dari pertimbangan putusan MA tentang Peninjauan Kembali izin lingkungan pabrik PT Semen Indonesia yang diterbitkan sebelumnya. (ANTARA/R. Rekotomo)