Pakar: Pemerintah perlu kuatkan sinergi penanganan pendanaan terorisme
- 18 April 2024
RUU Pendanaan Terorisme
- Senin, 11 Februari 2013 18:07 WIB
RUU Pendanaan Terorisme
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (kiri) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan panitia khusus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2). Seluruh fraksi di Komisi III DPR serta Pemerintah sepakat RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
RUU Pendanaan Terorisme
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (kanan) berbincang dengan Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono (kiri) sebelum rapat kerja dengan panitia khusus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2). Seluruh fraksi di Komisi III DPR serta Pemerintah sepakat RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Komentar
Berita Terkait
Uni Afrika nyatakan kekhawatiran soal pendanaan teroris di Afrika
- 10 November 2023
PPATK temukan anggaran kemanusiaan untuk pendanaan terorisme
- 14 Februari 2023
BNPT: Pendalaman kasus terorisme penting untuk gali aliran dana
- 30 Januari 2023
BNPT komitmen cegah dan berantas pendanaan terorisme
- 21 November 2022
MKNW Sumbar minta notaris cegah kejahatan pencucian uang
- 27 Oktober 2022
Foto Terkait
Ritual Melukat rencananya masuk agenda World Water Forum
- 51 menit lalu
Kampung jukung di Sungai Barito
- 3 jam lalu
Peserta Pilpres 2024 tiba di gedung KPU
- 5 jam lalu
Suplai magma Gunung Merapi masih berlangsung
- 5 jam lalu
