Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

  • Selasa, 9 April 2013 15:32 WIB
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis (kanan) berbincang dengan aktivis ILR lainnya Firmansyah Arif saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis menyampaikan pendapatnya saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis (kanan) didampingi aktivis ILR lainnya Firmansyah Arif (tengah) dan Erwin Natosmal (kiri) menyampaikan pendapatnya saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis (kanan) didampingi aktivis ILR lainnya Firmansyah Arif (kiri) menyampaikan pendapatnya saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait