Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis (kanan) berbincang dengan aktivis ILR lainnya Firmansyah Arif saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis menyampaikan pendapatnya saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis (kanan) didampingi aktivis ILR lainnya Firmansyah Arif (tengah) dan Erwin Natosmal (kiri) menyampaikan pendapatnya saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)
Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Todung Mulya Lubis (kanan) didampingi aktivis ILR lainnya Firmansyah Arif (kiri) menyampaikan pendapatnya saat konferensi pers terkait hasil survei mengenai indeks persepsi negara hukum Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4). Temuan ILR menunjukkan publik menilai adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), dan pengadilan (yudikatif) dan juga merebaknya persoalan hukum yang tak terselesaikan seperti korupsi, kekerasan berdasarkan agama, dan konflik horizontal di masyarakat. (ANTARA/Andika Wahyu)