Kemarin, pendaftaran parpol dimulai hingga dukungan kampanye di kampus
- 30 Juli 2022
Kampanye Keterbukaan Informasi
- Minggu, 29 September 2013 08:43 WIB
Kampanye Keterbukaan Informasi
Pelajar SMP membubuhkan tanda tangan di spanduk seruan "Keterbukaan Informasi" dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (28/9). Aksi simpatik yang diprakarsai Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut untuk menyerukan agar seluruh pejabat publik serius melayani permintaan informasi dari masyarakat sebagai bagian dari penegakan HAM sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Kampanye Keterbukaan Informasi
Pelajar SMP membubuhkan tanda tangan di spanduk seruan "Keterbukaan Informasi" dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (28/9). Aksi simpatik yang diprakarsai Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut untuk menyerukan agar seluruh pejabat publik serius melayani permintaan informasi dari masyarakat sebagai bagian dari penegakan HAM sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Kampanye Keterbukaan Informasi
Pelajar SMP membubuhkan tanda tangan di spanduk seruan "Keterbukaan Informasi" dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (28/9). Aksi simpatik yang diprakarsai Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut untuk menyerukan agar seluruh pejabat publik serius melayani permintaan informasi dari masyarakat sebagai bagian dari penegakan HAM sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Kampanye Keterbukaan Informasi
Pelajar SMP menunjukkan pin seruan "Keterbukaan Informasi" dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (28/9). Aksi simpatik yang prakarsai Komisi Informasi Pusatbekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut untuk menyerukan agar seluruh pejabat publik serius melayani permintaan informasi dari masyarakat sebagai bagian dari penegakan HAM sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Komentar
Berita Terkait
MRT Jakarta tingkatkan keterbukaan informasi
- 8 Maret 2024
Wagub Kalteng: KI berperan penting wujudkan keterbukaan informasi
- 16 Februari 2024
Pemprov Papua Barat tunggu hasil uji kelayakan Komisi Informasi
- 8 Februari 2024
KI DKI tuntaskan sidang sengketa informasi 10 parpol
- 2 Februari 2024
Foto Terkait
Penghargaan Digital 5.0 Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023
- 27 Oktober 2023
Deklarasi keterbukaan informasi peserta pemilu
- 22 Mei 2018
Satu dekade keterbukaan informasi publik
- 30 April 2018
Keterbukaan informasi publik parpol
- 28 Maret 2018
