UU Perppu MK ditolak

Kamis, 13 Februari 2014 22:04 WIB

UU Perppu MK ditolak

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) didampingi Hakim Konstitusi Harjono memimpin sidang pleno Pengujian Uu No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/2). MK mengabulkan permintaan pemohon untuk mencabut UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

UU Perppu MK ditolak

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Harjono (kanan) dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat memimpin jalannya sidang pleno Pengujian Uu No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/2). MK mengabulkan permintaan pemohon untuk mencabut UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

UU Perppu MK ditolak

Para pemohon A Muhammad Asrun (kanan) didampingi Samsudin mengekspresikan kegembiraannya seusai sidang pleno Pengujian Uu No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/2). MK mengabulkan permintaan pemohon untuk mencabut UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

UU Perppu MK ditolak

Para pemohon (dari kiri-kanan) Dhimas Pradana, Aan Sukirman, Samsudin, A Muhammad Asrun, dan Dorel Almir mengekspresikan kegembiraan seusai sidang pleno Pengujian Uu No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/2). MK mengabulkan permintaan pemohon untuk mencabut UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)