Bawaslu Mukomuko awasi proses rekrutmen calon PPK
- 8 menit lalu
Uang Negara Untuk Kampanye
- Jumat, 28 Maret 2014 15:37 WIB
Uang Negara Untuk Kampanye
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti (kanan) melaporkan dugaan penggunaan uang Negara untuk kampanye partai politik, kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Nelson Simanjuntak (kiri) di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/3). Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diduga memakai uang negara dengan menyewa pesawat komersil untuk berkampanye di Lampung pada 26 Maret 2014 dan mendesak Bawaslu agar segera memanggil SBY guna dimintai keterangannya. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Uang Negara Untuk Kampanye
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti (kanan) melaporkan dugaan penggunaan uang Negara untuk kampanye partai politik, kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Nelson Simanjuntak (kiri) di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/3). Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diduga memakai uang negara dengan menyewa pesawat komersil untuk berkampanye di Lampung pada 26 Maret 2014 dan mendesak Bawaslu agar segera memanggil SBY guna dimintai keterangannya. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Komentar
Berita Terkait
Bagja ingatkan jajaran hadapi cacian dengan kerja nyata
- 21 April 2024
Bawaslu: Seminggu ke depan akan seleksi Panwascam
- 21 April 2024
Foto Terkait
Bawaslu bantah gugatan sengketa Pilpres 2024
- 29 Maret 2024
Sidang DKPP periksa Bawaslu RI dan Bawaslu Paniai
- 29 Januari 2024
Bawaslu ajak warga melawan praktik politik uang
- 28 Januari 2024
Deklarasi pengawasan peradilan perkara Pemilu dan Pilkada 2024
- 17 Januari 2024
Gibran penuhi panggilan Bawaslu terkait aktivitasnya
- 3 Januari 2024
Bawaslu Papua Barat Daya tertibkan APK yang melanggar aturan
- 16 Desember 2023
Aplikasi pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024
- 28 November 2023
Tertibkan alat peraga kampanye melanggar ketentuan
- 6 November 2023