Migrant Care Menuntut KPU

Senin, 7 Juli 2014 19:20 WIB

Migrant Care Menuntut KPU

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay (tengah) menerima dokumen dan bukti gambar insiden kisruhnya pemungutan suara Pilpres 2014 Hongkong dari Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah (kanan) dan Analis Kebijakan Migrant CARE Wahyu Susilo (kiri) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/7). Migrant CARE menuntut KPU dan PPLN Hongkong untuk segera memfasilitasi ratusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia di Hongkong yang belum memilih untuk menggunakan hak pilihnya terkait hilangnya hak konstitusional mereka karena insiden di TPS Victoria Park pada Minggu, 6 Juli 2014. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Migrant Care Menuntut KPU

Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah (kanan) memberikan keterangan pers soal insiden kisruhnya pemungutan suara Pilpres 2014 Hongkong di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/7). Migrant CARE menuntut KPU dan PPLN Hongkong untuk segera memfasilitasi ratusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia di Hongkong yang belum memilih untuk menggunakan hak pilihnya terkait hilangnya hak konstitusional mereka karena insiden di TPS Victoria Park pada Minggu, 6 Juli 2014. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Migrant Care Menuntut KPU

Jurnalis televisi merekam gambar diskusi soal insiden kisruhnya pemungutan suara Pilpres 2014 di Hongkong di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/7). Migrant CARE menuntut KPU dan PPLN Hongkong untuk segera memfasilitasi ratusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia di Hongkong yang belum memilih untuk menggunakan hak pilihnya terkait hilangnya hak konstitusional mereka karena insiden di TPS Victoria Park pada Minggu, 6 Juli 2014. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)