Koalisi Masyarakat Sipil berencana uji materi UU MD3 ke MK
- 14 Juli 2014
Usulan Revisi UU MD3 Parlemen
- Minggu, 13 Juli 2014 21:49 WIB
Usulan Revisi UU MD3 Parlemen
Koalisi Masyarakat Sipil UU MD3 yang terdiri dari (kiri -kanan) Peneliti IPC Ahmad Hanafi, Peneliti IBC Roy Salam, Peneliti YAPPIKA Hendrik Rosdinar, Peneliti ICW Abdullah Dahlan, Peneliti PSHK Ronald Rofiandri menanggapi pengesahan UU MD3 Parlemen Legislatif RI di Jakarta, Minggu (13/7). Mereka mendesak anggota DPR periode 2014-2019 merevisi kembali UU MD3 terkait pembagian kewenangan di Parlemen serta berpotensi menjadi sumber impunitas bagi anggota DPR dalam pemeriksaan atas kasus hukum. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Usulan Revisi UU MD3 Parlemen
Koalisi Masyarakat Sipil UU MD3 yang terdiri dari (kiri -kanan) Peneliti IPC Ahmad Hanafi, Peneliti IBC Roy Salam, Peneliti YAPPIKA Hendrik Rosdinar, Peneliti ICW Abdullah Dahlan, Peneliti PSHK Ronald Rofiandri menanggapi pengesahan UU MD3 Parlemen Legislatif RI di Jakarta, Minggu (13/7). Mereka mendesak anggota DPR periode 2014-2019 merevisi kembali UU MD3 terkait pembagian kewenangan di Parlemen serta berpotensi menjadi sumber impunitas bagi anggota DPR dalam pemeriksaan atas kasus hukum. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Usulan Revisi UU MD3 Parlemen
Koalisi Masyarakat Sipil UU MD3 yang terdiri dari (kiri -kanan) Peneliti IPC Ahmad Hanafi, Peneliti IBC Roy Salam, Peneliti YAPPIKA Hendrik Rosdinar, Peneliti ICW Abdullah Dahlan, Peneliti PSHK Ronald Rofiandri menanggapi pengesahan UU MD3 Parlemen Legislatif RI di Jakarta, Minggu (13/7). Mereka mendesak anggota DPR periode 2014-2019 merevisi kembali UU MD3 terkait pembagian kewenangan di Parlemen serta berpotensi menjadi sumber impunitas bagi anggota DPR dalam pemeriksaan atas kasus hukum. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Komentar
Berita Terkait
KIPP: UU MD3 kekang kebebasan berekspresi
- 22 Februari 2018
DPR: UU MD3 sah meski Presiden tidak teken
- 21 Februari 2018
Menkumham persilakan warga ajukan uji materi revisi UU MD3
- 20 Februari 2018
Presiden belum tanda tangani revisi UU MD3
- 20 Februari 2018
DPR setuju RUU MD3 jadi undang-undang
- 12 Februari 2018
PDIP dan PKB tolak pengesahan UU MD3
- 15 Juli 2014
PDIP,PKB, Hanura akan ajukan uji materi UU MD3
- 8 Juli 2014
Foto Terkait
Pengesahan UU MD3
- 16 September 2019
Aksi tolak revisi UU MD3
- 15 Maret 2018
Paripurna Pengesahan Revisi UU MD3
- 12 Februari 2018
Liga 1 : Arema menang 3-2 atas PSM Makassar
- 6 jam lalu
Distribusi koper jamaah calon haji
- 10 jam lalu
