Rakor Pengelolaan Tambang

  • Rabu, 27 Agustus 2014 16:49 WIB
Rakor Pengelolaan Tambang

Rakor Pengelolaan Tambang

Dirjen Pajak Fuad Rahmani (kiri) dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjadi pembicara pada rakor pengelolaan tambang dan batu bara di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/8). Pada rakor yang diikuti perwakilan perusahaan tambang itu KPK menyatakan terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi Kementerian ESDM sebesar Rp. 28,5 triliun, serta ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral periode 2010-2012 dari198 perusahaan tambang mineral yaitu1,2 juta dolar AS. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Asf/ama/14)

Rakor Pengelolaan Tambang

Rakor Pengelolaan Tambang

Dirjen Pajak Fuad Rahmani (kiri), Wakil Ketua KPK Zulkarnain (tengah) dan Buysro Muqoddas menjadi pembicara pada rakor pengelolaan tambang dan batu bara di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/8). Pada rakor yang diikuti perwakilan perusahaan tambang itu KPK menyatakan terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi Kementerian ESDM sebesar Rp. 28,5 triliun, serta ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral periode 2010-2012 dari198 perusahaan tambang mineral yaitu1,2 juta dolar AS. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Asf/ama/14)

Rakor Pengelolaan Tambang

Rakor Pengelolaan Tambang

Dirjen Pajak Fuad Rahmani (kiri) dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjadi pembicara pada rakor pengelolaan tambang dan batu bara di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/8). Pada rakor yang diikuti perwakilan perusahaan tambang itu KPK menyatakan terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi Kementerian ESDM sebesar Rp. 28,5 triliun, serta ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral periode 2010-2012 dari198 perusahaan tambang mineral yaitu1,2 juta dolar AS. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Asf/ama/14)

Rakor Pengelolaan Tambang
Rakor Pengelolaan Tambang
Rakor Pengelolaan Tambang

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait