PPP: Ganjar targetkan raih dukungan 2/3 warga NU di Pilpres 2024
- 6 Oktober 2023
Legalitas PPP
- Selasa, 27 Januari 2015 18:24 WIB
Legalitas PPP
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) saat bertemu di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/1). Romahurmuziy (romi) ke KPU untuk menjelaskan legalitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Legalitas PPP
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy (kanan) bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) saat bertemu Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/1). Romahurmuziy (romi) ke KPU untuk menjelaskan legalitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Legalitas PPP
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy (tengah) berjabat tangan dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) saat bertemu di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/1). Romahurmuziy (romi) ke KPU untuk menjelaskan legalitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Komentar
Berita Terkait
Romahurmuziy jelajahi Kendari dengan Harley Davidson
- 10 Desember 2018
Romy: Skenario calon wakil presiden Jokowi tidak hanya satu
- 16 Agustus 2018
Romahurmuziy: putusan MA selesaikan dualisme PPP
- 17 Juni 2017
PPP kubu Romy isyaratkan islah segera digelar
- 23 Maret 2016
Romahurmuziy ajak Djan Faridz islah
- 1 Juni 2015
Kubu Romy tunggu putusan banding PTUN
- 25 Mei 2015
Foto Terkait
KPK Periksa Romahurmuziy
- 23 Agustus 2018
KPU sahkan perolehan suara Pilpres di 11 provinsi
- 12 Maret 2024
KPU menggelar Indonesia Election Visit Program 2024
- 13 Februari 2024
Pengiriman logistik Pemilu 2024 di Papua Pegunungan
- 9 Februari 2024
RDP membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024
- 5 Februari 2024
