Pemberantasan Pencucian Uang

Selasa, 24 Februari 2015 22:34 WIB

Pemberantasan Pencucian Uang

Kepala PPATK Muhammad Yusuf (kanan) bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai penandatanganan naskah nota kesepakatan bersama di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (24/2/15). Kesepakatan BPK dan PPATK yang merupakan pembaharuan dari kesepakatan bersama tahun 2006 tersebut menegaskan kerja sama dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Pemberantasan Pencucian Uang

Ketua BPK Harry Azhar Azis (kedua kanan) bersama Kepala PPATK Muhammad Yusuf (kanan) memberikan keterangan pers seusai penandatanganan naskah nota kesepakatan bersama di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (24/2/15). Kesepakatan BPK dan PPATK yang merupakan pembaharuan dari kesepakatan bersama tahun 2006 tersebut menegaskan kerja sama dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Pemberantasan Pencucian Uang

Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri) dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf (kanan) menunjukkan naskah nota kesepatatan bersama yang telah ditandatangani di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (24/2/15). Kesepakatan BPK dan PPATK yang merupakan pembaharuan dari kesepakatan bersama tahun 2006 tersebut menegaskan kerja sama dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Pemberantasan Pencucian Uang

Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri) berbincang dengan dengan Kepala PPATK Muhammad Yusuf (kanan) seusai penandatanganan naskah nota kesepakatan bersama di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (24/2/15). Kesepakatan BPK dan PPATK yang merupakan pembaharuan dari kesepakatan bersama tahun 2006 tersebut menegaskan kerja sama dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)