Dewan Pers siap dampingi sengketa pers di PN Makassar
- 25 Maret 2024
Diskusi Publik Independensi KPU
- Selasa, 28 April 2015 09:54 WIB
Diskusi Publik Independensi KPU
Peneliti Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani (kedua kanan) besama anggota Komis III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani (kanan), moderator Ahmad Baedowi (kedua kiri) dan Ketua Perludem Didik Supriyanto (kiri) berbicara dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (27/4). Diskusi tersebut membahas pentingnya independensi KPU jelang pilkada tanpa adanya keikutsertaan KPU dalam islah partai politik yang bersengketa serta tidak memihak pada salah satu partai politik yang memiliki dualisme kepengurusan. (ANTARA FOTO/Teresia May)
Diskusi Publik Independensi KPU
Anggota Komis III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani (kanan) bersama Peneliti Perkumpulan Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani (kedua kanan), moderator Ahmad Baedowi (kedua kiri) dan Ketua Perludem Didik Supriyanto (kiri) berbicara dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (27/4). Diskusi tersebut membahas pentingnya independensi KPU jelang pilkada tanpa adanya keikutsertaan KPU dalam islah partai politik yang bersengketa serta tidak memihak pada salah satu partai politik yang memiliki dualisme kepengurusan. (ANTARA FOTO/Teresia May)
Komentar
Berita Terkait
Pakar bedah produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
- 20 Maret 2024
Polres Jayapura-Jurnalis gelar diskusi publik sambut HPN 2024
- 3 Februari 2024
KNPI Papua Tengah gelar diskusi publik perangi laju HIV/AIDS
- 6 November 2023
MMI gelar diskusi publik dukung transformasi BUMN
- 14 Oktober 2023
Foto Terkait
Diskusi Publik SITUNG
- 17 Desember 2018
Diskusi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia
- 7 Desember 2018
Diskusi #2019DemokrasiSejuk
- 11 September 2018
Diskusi Publik PSI
- 5 Agustus 2018
Diskusi publik UU perlindungan data pribadi
- 13 Maret 2018
Diskusi Publik Parlemen Dan Inovasi
- 8 Februari 2018
Diskusi Publik Selamatkan Nelayan
- 1 Februari 2018
Diskusi Publik Antikorupsi
- 21 Desember 2017
PDI Perjuangan melayangkan gugatan pada KPU
- 2 April 2024
