RDP Amnesti dan Abolisi

Senin, 22 Juni 2015 20:34 WIB

RDP Amnesti dan Abolisi

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) didampingi Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjend TNI (Purn) Marciano Norman (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/15). Rapat tertutup tersebut mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri, Kepala BIN & Panglima TNI terkait permohonan pertimbangan rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk narapidana atau tahanan politik Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDP Amnesti dan Abolisi

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjend TNI (Purn) Marciano Norman (kanan) memberi keterangan kepada wartawan seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/15). Rapat tersebut mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri, Kepala BIN & Panglima TNI terkait permohonan pertimbangan rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk narapidana atau tahanan politik Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDP Amnesti dan Abolisi

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah) bersama Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (kedua kanan) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjend TNI (Purn) Marciano Norman (kanan) berbincang dengan anggota dewan seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/15). Rapat tersebut mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri, Kepala BIN & Panglima TNI terkait permohonan pertimbangan rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk narapidana atau tahanan politik Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDP Amnesti dan Abolisi

Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/15). Rapat tertutup tersebut mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri, Kepala BIN & Panglima TNI terkait permohonan pertimbangan rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk narapidana atau tahanan politik Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

RDP Amnesti dan Abolisi

Seorang petugas berjaga di depan pintu ruang Komisi I saat Rapat Dengar Pendapat Menlu, Panglima TNI dan Kepala BIN dengan Komisi I di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/15). Rapat tertutup tersebut mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri, Kepala BIN & Panglima TNI terkait permohonan pertimbangan rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk narapidana atau tahanan politik Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)