Masyarakat adat Biak rawat alam lewat tanam pohon kayu putih dan damar
- 5 jam lalu
Masyarakat Adat Papua Tuntut Freeport
- Selasa, 30 Juni 2015 00:35 WIB
Masyarakat Adat Papua Tuntut Freeport
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua yang juga Staf Khusus Kepresidenan Lenis Kogoya (kiri) berdialog dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kanan) saat memaparkan hasil mediasi terkait tuntutan ganti rugi hak ulayat atas tanah daerah operasi PT Freeport, Jakarta, Senin (29/6/15). Masyarakat adat Papua menuntut PT Freeport Indonesia membayar ganti rugi hak ulayat suku-suku sekitar pertambangan perusahaan itu sebesar USD 3,6 miliar atau setara Rp 481 triliun. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Masyarakat Adat Papua Tuntut Freeport
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua yang juga Staf Khusus Kepresidenan Lenis Kogoya (kedua kiri) didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng (tengah) dan perwakilan PT Freeport Indonesia Klemens (kedua kanan) memaparkan hasil mediasi terkait tuntutan ganti rugi hak ulayat atas tanah daerah operasi PT Freeport, Jakarta, Senin (29/6/15). Masyarakat adat Papua menuntut PT Freeport Indonesia membayar ganti rugi hak ulayat suku-suku sekitar pertambangan perusahaan itu sebesar USD 3,6 miliar atau setara Rp481 triliun. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Komentar
Berita Terkait
TNTC: Tradisi Sasi model konservasi berbasis kearifan lokal
- 20 Februari 2024
Tokoh adat dorong masyarakat Papua tanam sagu sumber karbohidrat
- 7 Februari 2024
Foto Terkait
Tuntut penutupan PT Freeport
- 29 Maret 2018
Tuntut ganti rugi hak Ulayat
- 11 Juli 2019
Presiden Jokowi resmikan ekspansi PT Smelting di Gresik
- 14 Desember 2023
PSSI Partner Summit 2023
- 27 September 2023
Komite II DPD bahas dampak lingkungan PT Freeport Indonesia
- 11 September 2023
Presiden Joko Widodo kunjungi PT Freeport Indonesia
- 1 September 2022
Evakuasi warga Distrik Tembagapura
- 6 Maret 2020
RDP pengambilan saham PT Freeport Indonesia
- 23 Juli 2018
Divestasi Saham PT Freeport
- 12 Juli 2018