Pegawai Mahkamah Konstitusi memeriksa berkas gugatan UU Pilkada yang didaftarkan oleh 30 warga Surabaya di Gedung MK Jakarta, Jumat (31/7/15). Pendaftaran gugatan dalam UU No.8 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena KPU berencana menunda pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati atau wali kota. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pendaftaran Gugatan UU Pilkada
Seorang pengacara membawa berkas gugatan UU Pilkada yang didaftarkan oleh 30 warga Surabaya di Gedung MK Jakarta, Jumat (31/7/15). Pendaftaran gugatan dalam UU No.8 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena KPU berencana menunda pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati atau wali kota. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pendaftaran Gugatan UU Pilkada
Seorang pengacara membawa berkas gugatan UU Pilkada yang didaftarkan oleh 30 warga Surabaya di Gedung MK Jakarta, Jumat (31/7/15). Pendaftaran gugatan dalam UU No.8 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena KPU berencana menunda pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati atau wali kota. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)