PBNU: Komposisi pimpinan KPK harus proporsional
- 12 September 2019
Pro-Kontra Komposisi Pimpinan KPK
- Senin, 3 Agustus 2015 11:19 WIB
Pro-Kontra Komposisi Pimpinan KPK
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana (kedua kiri), bersama (dari kanan-kiri), Akademisi Universitas Indonesia Gandjar Bondan, Akademisi Univ.Parahyangan Agustinus Pohan, Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti serta Koordinator LSM Kemitraan Henry Siahaan menjadi pembicara dalam diskusi yang membahas komposisi pimpinan KPK, di Jakarta, Minggu (2/8). Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang pro-kontra latar belakang calon pimpinan KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI, serta dari praktisi dan akademisi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Pro-Kontra Komposisi Pimpinan KPK
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana (kedua kiri), bersama (dari kanan-kiri), Akademisi Universitas Indonesia Gandjar Bondan, Akademisi Univ.Parahyangan Agustinus Pohan, Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti serta Koordinator LSM Kemitraan Henry Siahaan menjadi pembicara dalam diskusi yang membahas komposisi pimpinan KPK, di Jakarta, Minggu (2/8). Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang pro-kontra latar belakang calon pimpinan KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI, serta dari praktisi dan akademisi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Pro-Kontra Komposisi Pimpinan KPK
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana (kedua kiri), bersama (dari kanan-kiri), Akademisi Universitas Indonesia Gandjar Bondan, Akademisi Univ.Parahyangan Agustinus Pohan, Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti serta Koordinator LSM Kemitraan Henry Siahaan menjadi pembicara dalam diskusi yang membahas komposisi pimpinan KPK, di Jakarta, Minggu (2/8). Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang pro-kontra latar belakang calon pimpinan KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI, serta dari praktisi dan akademisi. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Komentar
Berita Terkait
KPK dukung komposisi anggota panitia seleksi
- 21 Mei 2015
PN Jaksel: Penetapan tersangka penyuapan mantan Wamenkumham tak sah
- 27 Februari 2024
KPK siap hadapi gugatan praperadilan mantan Wamenkumham
- 20 Desember 2023
Hakim kabulkan pencabutan gugatan praperadilan mantan Wamenkumham
- 20 Desember 2023
Mantan Wamenkumham cabut permohonan gugatan praperadilan
- 20 Desember 2023
KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum
- 19 Desember 2023
Foto Terkait
Praperadilan Mardani H Maming ditolak
- 27 Juli 2022
Vaksinasi meningitis petugas haji 2024
- 5 jam lalu
