KPU Menetapkan Menunda Pilkada Serentak

  • Senin, 3 Agustus 2015 21:58 WIB
KPU Menetapkan Menunda Pilkada Serentak

KPU Menetapkan Menunda Pilkada Serentak

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat (tengah) memberikan keterangan pers usai rapat Pleno Pilkada serentak 2015 di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (3/8/15). KPU menetapkan untuk menunda Pilkada karena hanya ada satu pasangan yang mendaftar di hari terakhir masa perpanjangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

KPU Menetapkan Menunda Pilkada Serentak

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Gibran: Ada serangkaian pertemuan setelah penetapan di KPU

Gibran: Ada serangkaian pertemuan setelah penetapan di KPU

  • 17 menit lalu
Hukum Kemarin, Prabowo tak hadiri PHPU dan MK tolak permohonan 01-03

Hukum Kemarin, Prabowo tak hadiri PHPU dan MK tolak permohonan 01-03

  • 22 menit lalu
KPU DKI Jakarta buka pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024

KPU DKI Jakarta buka pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024

  • 25 menit lalu
Kemarin, putusan sidang PHPU-KPU tetapkan pemenang pilpres besok

Kemarin, putusan sidang PHPU-KPU tetapkan pemenang pilpres besok

  • 58 menit lalu
KPU Ponorogo mulai buka lowongan PPK untuk pilkada

KPU Ponorogo mulai buka lowongan PPK untuk pilkada

  • 13 jam lalu
Prabowo-Gibran akan hadiri penetapan pemenang pilpres di KPU

Prabowo-Gibran akan hadiri penetapan pemenang pilpres di KPU

  • 15 jam lalu
Nusron perkirakan manufer politik akan terjadi setelah 24 April

Nusron perkirakan manufer politik akan terjadi setelah 24 April

  • 17 jam lalu
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wapres terpilih pada Rabu

Video

KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wapres terpilih pada Rabu

  • 17 jam lalu
Rabu, KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih

Rabu, KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih

  • 19 jam lalu
KPU Bandarlampung mulai buka pendaftaran ad hoc pilkada mulai besok

KPU Bandarlampung mulai buka pendaftaran ad hoc pilkada mulai besok

  • 19 jam lalu
MK: KPU tak ubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum

MK: KPU tak ubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum

  • Kemarin 11:01
KPU terima Gibran jadi cawapres karena terima surat dari Jokowi, benarkah?

KPU terima Gibran jadi cawapres karena terima surat dari Jokowi, benarkah?

  • Kemarin 10:43

Foto Terkait

PDI Perjuangan melayangkan gugatan pada KPU

PDI Perjuangan melayangkan gugatan pada KPU

  • 2 April 2024
KPU lantik sejumlah anggota KPU daerah masa bakti 2024-2029

KPU lantik sejumlah anggota KPU daerah masa bakti 2024-2029

  • 24 Maret 2024
Kurang dua provinsi, KPU telah sahkan perolehan suara pilpres di 36 provinsi

Kurang dua provinsi, KPU telah sahkan perolehan suara pilpres di 36 provinsi

  • 19 Maret 2024
KPU lanjutkan rekapitulasi suara untuk empat provinsi terakhir

KPU lanjutkan rekapitulasi suara untuk empat provinsi terakhir

  • 19 Maret 2024
Pengamanan KPU diperketat jelang pengumuman hasil Pemilu 2024

Pengamanan KPU diperketat jelang pengumuman hasil Pemilu 2024

  • 18 Maret 2024
KPU rampungkan rekapitulasi suara di 128 wilayah PPLN

KPU rampungkan rekapitulasi suara di 128 wilayah PPLN

  • 18 Maret 2024
KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu di 32 provinsi

KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu di 32 provinsi

  • 16 Maret 2024
KPU sahkan perolehan suara Pilpres di 25 provinsi pada rapat pleno

KPU sahkan perolehan suara Pilpres di 25 provinsi pada rapat pleno

  • 14 Maret 2024
KPU sahkan perolehan suara Pilpres di 11 provinsi

KPU sahkan perolehan suara Pilpres di 11 provinsi

  • 12 Maret 2024
KPU lakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

KPU lakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

  • 11 Maret 2024
KPU tetapkan sebanyak 62.217 pemilih ikut PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

KPU tetapkan sebanyak 62.217 pemilih ikut PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

  • 10 Maret 2024
Penolakan rapat pleno terbuka KPU Provinsi Papua Barat Daya

Penolakan rapat pleno terbuka KPU Provinsi Papua Barat Daya

  • 7 Maret 2024