Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015

Rabu, 18 November 2015 16:34 WIB

Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menkominfo Rudiantara (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) Agung Laksamana (kiri) seusai membuka Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11). Presiden meminta para tenaga hubungan masyarakat (humas) konsisten membangun kepercayaan publik dengan bukti dan rekam jejak yang baik. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menkominfo Rudiantara (kanan) berdialog dengan anggota Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) saat membuka Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11). Presiden meminta para tenaga hubungan masyarakat (humas) konsisten membangun kepercayaan publik dengan bukti dan rekam jejak yang baik. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan arahan saat membuka Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 yang diadakan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11). Presiden meminta para tenaga hubungan masyarakat (humas) konsisten membangun kepercayaan publik dengan bukti dan rekam jejak yang baik. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015

Menkominfo Rudiantara (ketiga kanan) bersama Menpan RB Yuddy Chrisnandi (kedua kanan), Ketua Umum BPP PERHUMAS Agung Laksamana (kanan) berdialog dengan anggota Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) saat Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11). Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta para tenaga hubungan masyarakat (humas) konsisten membangun kepercayaan publik dengan bukti dan rekam jejak yang baik. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Komentar

17 Januari 2009

1Saya kira sangat amat berat bagi Bang Yusril. Too big to be gotten. Tapi, tak ada problem etik atau legal untuk mengikuti pesta demokrasi.

Pertama, on my mind, hanya orang bangka yang agaknya bisa apreciate Bang Yusril. Kedua, beberpa kali pengalaman di menteri tidak otomatis dapat menjadi imej yang laku dijual, apalagi tak ada prestasi apa-apa; as bussines as usual! Ketiga, persoalan kehidupan pribadi dengan (mantan? atau a kind of affair ? ). Percuma, cuma menghambur uang PBB aja.

0 0 Balas LaporkanHapus