Indef: Pengampunan pajak jilid II berpotensi tambah investasi di SBN
- 6 Oktober 2021
RUU Pengampunan Pajak
- Sabtu, 28 November 2015 17:21 WIB
RUU Pengampunan Pajak
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (tengah) bersama Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito (kanan) mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
RUU Pengampunan Pajak
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
RUU Pengampunan Pajak
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat bersama Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
RUU Pengampunan Pajak
Ketua Badan Legislasi Sareh Wiryono (kiri) dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo (kanan) berbincang disela rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas kesepakatan mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang KPK. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd/15
Komentar
Berita Terkait
Wapres yakin target pengampunan pajak terlampaui
- 12 Agustus 2016
Pemerintah RUU terkait pajak
- 10 Agustus 2016
DPR selesaikan RUU Pengampunan Pajak 28 Juni
- 20 Juni 2016
DPR: pemerintah usulkan pengampunan pajak 10 bulan
- 13 Juni 2016
Foto Terkait
Wamenkumham Eddy Hiariej jadi saksi dugaan terima gratifikasi
- 4 Desember 2023
Peresmian Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM
- 30 September 2020
Raker Menkumham dengan DPR
- 24 Februari 2020
Rapat RUU Prolegnas 2019-2024
- 4 Desember 2019
MOU Menkumham dan Gubernur DIY
- 17 Juli 2019
Pencanangan pembangunan Bandara Singkawang
- 18 Februari 2019
Rekam cetak E-KTP warga binaan pemasyarakatan
- 17 Januari 2019
Ma'ruf Amin Hadiri Rakornas PDIP
- 1 September 2018
Sertifikasi Jasa Konstruksi Napi Nusakambangan
- 27 Juli 2018
KPK periksa Menkumham
- 2 Juli 2018