Kerjasama Penegakan Hukum

Kamis, 28 Januari 2016 15:56 WIB

Kerjasama Penegakan Hukum

Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri), Ketua MA Hatta Ali (kedua kanan), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kiri) dan Menkumham Yasonna Laoly (kanan) menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama antara kementerian dan institusi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1). MoU tersebut mengenai pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Kerjasama Penegakan Hukum

Wapres Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Ketua MA Hatta Ali (kedua kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah), Menkumham Yasonna Laoly (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1). MoU tersebut mengenai pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Kerjasama Penegakan Hukum

Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) mempersilahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kiri) menyampaikan laporan disaksikan Ketua MA Hatta Ali (kedua kanan) dan Menkumham Yasonna Laoly (kanan) pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama antara kementerian dan institusi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1). MoU tersebut mengenai pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Kerjasama Penegakan Hukum

Wapres Jusuf Kalla (kiri) menyaksikan Ketua MA Hatta Ali (kedua kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (ketiga kiri), Menkumham Yasonna Laoly (keempat kiri), Menkominfo Rudiantara (kedua kanan), Jaksa Agung Prasetyo (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (depan) disertai Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1). MoU tersebut mengenai pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Kerjasama Penegakan Hukum

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) berbincang dengan Ketua DPR Ade Komarudin (kiri) ketika menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama antara kementerian dan institusi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1). MoU tersebut mengenai pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)