Nasir katakan survei Litbang Kompas buktikan revisi UU KPK didukung
- 16 September 2019
Survei Revisi UU KPK
- Selasa, 9 Februari 2016 08:53 WIB
Survei Revisi UU KPK
(Dari kiri) Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi dan Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menjadi pembicara pada rilis survei "Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi di Mata Publik" yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Senin (8/2). Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia itu mayoritas masyarakat yang mengetahui isu revisi berpendapat revisi UU lembaga anti korupsi tersebut akan melemahkan KPK. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/16.
Survei Revisi UU KPK
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menjadi pembicara pada rilis survei "Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi di Mata Publik" yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Senin (8/2). Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia itu mayoritas masyarakat yang mengetahui isu revisi berpendapat revisi UU lembaga anti korupsi tersebut akan melemahkan KPK. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/16.
Survei Revisi UU KPK
(Dari kiri) Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi dan Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menjadi pembicara pada rilis survei "Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi di Mata Publik" yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Senin (8/2). Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia itu mayoritas masyarakat yang mengetahui isu revisi berpendapat revisi UU lembaga anti korupsi tersebut akan melemahkan KPK. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/16.
Survei Revisi UU KPK
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menjadi pembicara pada rilis survei "Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi di Mata Publik" yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Senin (8/2). Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia itu mayoritas masyarakat yang mengetahui isu revisi berpendapat revisi UU lembaga anti korupsi tersebut akan melemahkan KPK. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/16.
Komentar
Berita Terkait
Bambang Widjojanto: Polemik Demokrat dapat merusak demokrasi
- 21 Oktober 2021
Foto Terkait
Dialog National hari Antikorupsi Sedunia
- 23 Desember 2018
Diskusi Publik Antikorupsi
- 21 Desember 2017
Penyuluhan Anti Korupsi
- 27 November 2017
Fasilitas umum rusak pascaunjuk rasa mahasiswa
- 25 September 2019
Unjuk rasa pro dan kontra revisi UU KPK
- 20 September 2019
Wiranto tanggapi revisi UU KPK
- 18 September 2019
Revisi UU KPK disahkan DPR, pegawai adakan "pemakaman KPK"
- 17 September 2019
Aksi aktivis anti korupsi Serang menolak revisi UU KPK
- 17 September 2019
Pengesahan revisi UU KPK di DPR
- 17 September 2019
Mantan pimpinan KPK minta DPR perkuat pemberantasan korupsi
- 16 September 2019
Aksi dukung revisi UU KPK
- 15 September 2019