Survei: 77,2 persen responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi
- 21 April 2024
Survei Kinerja Presiden Jokowi
- Senin, 18 April 2016 14:52 WIB
Survei Kinerja Presiden Jokowi
Peneliti Senior CSIS J Kristiadi (kanan) bersama Associate Professor Universitas Nasional Australia Marcus Mietzner (kiri) memberikan tanggapan terhadap hasil survei nasional SMRC terkait kinerja Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (17/4/2016). Hasil survei atas kinerja Pemerintahan Jokowi pada Kuartal Pertama 2016 menunjukkan pada Maret 2016, 72 persen responden yakin dengan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam penelitian yang melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi. (ANTARA FOTO/Teresia May)
Survei Kinerja Presiden Jokowi
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) Djayadi Hanan memaparkan survei nasional SMRC terkait kinerja Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (17/4/2016)). Hasil survei atas kinerja Pemerintahan Jokowi pada Kuartal Pertama 2016 menunjukkan pada Maret 2016, 72 persen responden yakin dengan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam penelitian yang melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi. (ANTARA FOTO/Teresia May)
Komentar
Berita Terkait
Indikator: Kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi
- 28 Februari 2024
Jokowi: hasil survei jadi bahan evaluasi pemerintah
- 13 Desember 2023
Survei Voxpopuli: 82,3 persen publik puas kinerja Jokowi
- 24 November 2023
Survei Indikator: 81 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
- 18 Agustus 2023
Foto Terkait
Partai Republik calonkan Donald Trump pada Pemilu AS 2024
- 18 Desember 2023
Rilis survei Gibran menguat sebagai Cawapres Prabowo
- 14 Agustus 2023
Peluncuran Survei Penilaian Integritas
- 14 Desember 2022
Sosialisasi peraturan KPU ke lembaga survei
- 27 Juli 2022
Hasil survei elektabilitas Wali Kota Solo
- 10 Januari 2022
Pesawat survei geofisika
- 8 Oktober 2021
BNPP survei titik pelintas batas
- 30 September 2020
Gempa di Meksiko
- 24 Juni 2020
Survei negara berpengaruh di Asia
- 12 Januari 2020
Survei nasional BNPT
- 10 Desember 2019
Penuntasan kasus HAM masa lalu
- 4 Desember 2019