Cabup Teluk Bintuni Petrus-Matret puas putusan MK
- 28 April 2016
Aksi Pilkada Teluk Bintuni
- Selasa, 3 Mei 2016 11:02 WIB
Aksi Pilkada Teluk Bintuni
Perwakilan masyarakat Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait hasil sengketa pilkada di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/5/2016). Dalam aksinya mereka mereka meminta KPK untuk mengusut dugaan politik uang dalam penanganan sengketa pilkada Teluk Bintuni di Mahkamah Konstitusi karena putusannya yang mengabaikan kesepakatan adat masyarakat Distrik Moskona Utara. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Aksi Pilkada Teluk Bintuni
Perwakilan masyarakat Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait hasil sengketa pilkada di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/5/2016). Dalam aksinya mereka mereka meminta KPK untuk mengusut dugaan politik uang dalam penanganan sengketa pilkada Teluk Bintuni di Mahkamah Konstitusi karena putusannya yang mengabaikan kesepakatan adat masyarakat Distrik Moskona Utara. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komentar
Berita Terkait
KPU Bintuni distribusikan logistik Pemilu ke empat distrik terjauh
- 11 Februari 2024
Pemkab Manokwari proyeksikan kerja sama strategis dengan Teluk Bintuni
- 26 September 2023
BP-Pertamina kerja sama soal studi pengembangan amonia biru di Bintuni
- 20 September 2023
Tiga jenazah korban KKB tiba di Sulsel
- 2 Oktober 2022
PGRI Teluk Bintuni adakan aksi mogok mengajar
- 14 Mei 2022
Gempa dengan magnitudo 5,2 terjadi di Teluk Bintuni
- 19 Maret 2022
Foto Terkait
Latihan Latopsratmin 2021 di KRI Teluk Bintuni 520
- 20 Desember 2021
Shalat Tarawih di KRI Teluk Bintuni-520
- 12 April 2021
Latihan Operasi Pendaratan Administrasi 2021
- 9 April 2021
Pemberangkatan pasukan TNI Pamrahwan
- 16 Juli 2018
Sidang sengketa Pilkada 2020
- 29 Januari 2021
Sidang perselisihan hasil Pilkada 2020
- 26 Januari 2021
Putusan Sengketa Pilkada di MK
- 12 September 2018
Perkara sengketa Pilkada 2018
- 30 Juli 2018
MK Terima Permohonan Sengketa Pilkada
- 11 Juli 2018
MK Terima Permohonan Sengketa Pilkada
- 10 Juli 2018
Ambang batas hak gugat di MK
- 9 Juli 2018