Pemerintah Harus Tegas Tetapkan Status Soeharto

Minggu, 6 Januari 2008 15:44 WIB | 686 Views

Bandarlampung (ANTARA News) - Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen, Syamsu Djalal, mengatakan pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas atas status hukum mantan Presiden Soeharto, apakah kasusnya dihentikan atau tetap dilanjutkan, sehubungan dengan menurunnya kondisi kesehatannya.

"Sikap yang lebih tegas itu diperlukan agar status hukum mantan Presiden Soeharto itu tidak terus menjadi polemik, dan tidak ditarik ke wilayah politik," katanya, saat diminta tanggapannya di Jakarta, Minggu.

Syamsu Djalal, ketika menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen di era pemerintahan Presiden BJ Habibie, sempat mengusulkan agar penyelidikan kasus mantan Presiden Soeharto itu ditingkatkan ke arah penyidikan. Tidak lama setelah itu, ia kemudian diganti dari jabatannya.

Menurut dia, jika dulu kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto dituntaskan lebih cepat, maka status hukumnya tidak akan berlarut-larut seperti sekarang.

"Misalkan dulu diajukan ke pengadilan, dan biar pengadilan yang memutuskan apakah bersalah atau tidak," katanya.

"Jadi, pemerintah sebaiknya segera mengambil putusan atas status hukum Pak Harto," tambahnya.

Akan tetapi, ia juga menyebutkan bahwa jasa-jasa besar mantan Presiden Soeharto terhadap bangsa dan negara hendaknya tidak dilupakan, karena rakyat Indonesia itu mudah memberikan pengampunan.

"Harus juga diingat bahwa yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Pak Harto ternyata menolong banyak orang," kata mantan Komandan Puspom TNI itu.

Sebelumnya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disapa Gus Dur, berpendapat agar kasus hukum terkait mantan Presiden Soeharto diserahkan kepada pengadilan.

"Serahkan saja ke pengadilan untuk diputuskan. Setelah diputus, terserah kepada kita apakah diampuni atau tidak," kata Gus Dur, seusai menjenguk Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Minggu.

Menurut Gus Dur, sebagai bangsa, paling tidak ada tiga pelajaran yang bisa ditimba dari mantan Presiden Soeharto, yaitu perlunya perencanaan yang matang, penuh perhitungan, dan kepedulian terhadap rakyat kecil.

"Pada masanya menjadi Presiden, beliau selalu merencanakan segala sesuatu dengan matang," katanya.

Menurut dia, Pak Harto juga mengajari bangsa Indonesia untuk melakukan perhitungan matang sebelum melakukan segala sesuatu. (*)

COPYRIGHT © 2008

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

JIS konsultasi dengan UNESCO setelah TK-nya ditutup

JIS konsultasi dengan UNESCO setelah TK-nya ditutupJakarta International School mengkonsultasikan perijinan operasional sekolah ke Komisi Nasional Indonesia untuk Badan ...

Menteri: Kuota polwan diharapkan minimal 30 persen

Menteri: Kuota polwan diharapkan minimal 30 persenMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengharapkan, kuota polisi wanita ...

Perolehan kursi Golkar Kabupaten Gorontalo anjlok

Perolehan kursi Golkar Kabupaten Gorontalo anjlokPerolehan kursi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gorontalo, anjlok pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif ...